Network
Dari surat Kementerian PANRB itu, instansi pemerintah diharapkan mengusulkan jumlah pengadaan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN.
Terkait pengusulan jumlah kebutuhan PPPK dan ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM sesuai dengan format e-formasi.
Jumlah usulan itu nantinya akan menjadi pertimbangan dalam pembukaan pengadaan ASN pada 2024.
Dilansir dari laman menpan.go.id, pada akhir tahun lalu, Kementerian PANRB telah memperhitungkan jumlah kebutuhan ASN 2024 sekitar 1,3 juta orang. Jumlah itu tersebar di berbagai instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Tenaga Honorer Kumpul! Inilah Prioritas Honorer yang Diangkat PPPK 2024
Jumlah itu berdasarkan 3 perhitungan yaitu sisa formasi 2023 yang masih kosong. Lalu jumlah ASN yang pensiun pada 2024. Serta jumlah kebutuhan ASN sesuai data di lapangan.
Kementerian PANRB juga memberikan formasi yang besar setiap tahunnya. Tapi, pemenuhannya tidak optimal. Bahkan, banyak keluhan dari fresh graduate yang tidak bisa melamar CPNS.
Seperti di tahun 2023, rencana kebutuhan ASN secara nasional yaitu 1.030.751 orang yang terdiri dari CPNS maupun PPPK.
Namun, dari jumlah itu masih terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi termasuk ada beberapa pemerintah daerah yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya.
Pada usulan pengadaan ASN 2024, Kementerian PANRB berharap agar pemerintah daerah, instansi dan lembaga pemerintah bisa memaksimalkan jumlah usulannya sehingga semua formasi dapat terpenuhi.***
