Network
BERITASOLORAYA.com- Plt.Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Yudi Wicaksono, menyampaikan bahwa pemerintah berencana menyetarakan gaji PNS dengan BUMN.
Penyetaraan gaji PNS dan BUMN, nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Peraturan Pemerintah atau PP tersebut adalah aturan turunan dari UU ASN yang sedang dirancang dan dibahas oleh pemerintah.
Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) harus selesai menyusun PP maksimal 6 bulan sesudah UU No. 20 Tahun 2023 disahkan Presiden Joko Widodo, sejak 31 Oktober 2023.
Dalam PP, nantinya akan disertakan bentuk penyetaraan gaji PNS dengan gaji karyawan BUMN. Hal tersebut untuk menyeimbangkan kesejahteraan pegawai ASN dan BUMN.
"Karena kita sama seperti mereka sebenarnya. Kita-kita adalah pelayan publik, BUMN adalah pelayan publik, jadi apa yang diterima teman- teman kita di BUMN harusnya juga bisa kita terima karenanya kita buka mobilitas talenta, kita bisa ke BUMN, mereka bisa ke kita, " kata YudiYudi dilansir dari akun instangram @bisacpns.
Baca Juga: MANTAP JIWA! THR dan Gaji ke 13 PNS Segera Dicairkan, Simak Tanggal Pemberiannya..
Lebih lanjut, Yudi menyebut perbaikan sistem kesejahteraan ASN dan BUMN akan diperkenalkan terlebih dahulu skema remuneration mix yang baru.
Maksud dari skema remuneration mix untuk ASN dan BUMN adalah pendapatan tetap atau gaji ASN akan lebih tinggi daripada insentifnya.
Diketahui bahwa gaji PNS nominalnya jauh lebih rendah daripada komponen insentif, contohnya seperti tunjangan melekat dalam anggaran belanja.
Pasalnya gaji PNS selama ini jauh lebih rendah dari komponen insentif seperti tunjangan melekat dalam anggaran belanja pegawai.
Baca Juga: Sri Mulyani Berikan Update Pembayaran Rapelan Gaji PNS 2024, Bisa Dibayar Bulan...
Berikut ini informasi tentang skema remuneration mix yang baru untuk komponen penghasilan ASN yang paling besar adalah sebagai berikut:
- Porsi gaji 40%
- Insentif atau yang diistilahkan dengan variable porsinya 30%.
- Benefit dengan porsi 25%
- Peningkatan kualitas atau yang disebut dengan istilah learning sebesar 5%.
Sebagai penutupan, Yudi mengatakan bahwa pihak KemenPAN-RB memiliki semangat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan menyejahterakan ASN.***
