Network
BERITASOLORAYA.com - Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah beras langka di pasar. Salah satu langkah tersebut adalah memastikan pasokan beras terpenuhi di pasar ritel modern.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, "Stok beras telah memenuhi sejumlah ritel modern untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tugas utama pemerintah adalah mengisi stok di pasar, dan dalam dua hari terakhir, stok beras terus diisi di pasar modern.”
Pemerintah berharap bahwa stok beras akan aman dan terjaga hingga Lebaran tiba. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Perum Bulog, PT Food Station Tjipinang Raya, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), untuk menstabilkan harga beras.
“Saya kira beras itu, menurut yang saya tahu, di Bulog itu ada sekitar 800.000 ton. Oleh karena itu, saya minta memang ini (beras) supaya segera bisa digelontorkan kepada masyarakat, supaya tidak ada kekurangan beras di masyarakat,” ujar Wapres KH. Ma’ruf Amin dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Menpan RB.
Sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog telah mulai masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Dengan kerjasama ini, diharapkan harga beras dapat terjaga dan terdistribusi dengan baik.
Pembatasan Pembelian Beras demi Pemerataan
Pemerintah juga telah menerapkan pembatasan pembelian beras di sejumlah ritel modern sebagai langkah untuk menciptakan pemerataan dan memastikan ketersediaan beras.
Kepala Bapanas menjelaskan bahwa pembatasan tersebut telah diterapkan sejak tahun lalu. Pembelian beras di ritel modern dibatasi hingga maksimal 10 kg dengan tujuan agar distribusinya merata. Konsumsi beras di rumah tangga rata-rata sekitar 5-10 kg, sehingga jumlah tersebut sudah dianggap cukup.
Langkah pembatasan pembelian ini juga merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah diinisiasi sejak Oktober 2023.
Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berbelanja beras sesuai dengan kebutuhan dan menghindari pembelian berlebihan.
Peran Pihak Terkait dalam Distribusi Beras ke Pasar
Dalam upaya menjamin distribusi beras yang lancar ke pasar, beberapa pihak terkait turut serta berperan aktif. Salah satunya adalah DPD Perpadi DKI Jakarta yang siap membantu distribusi beras ke ritel modern.
Mereka memastikan bahwa stok beras tidak akan mengalami kekurangan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. PT Food Station Tjipinang Jaya juga berperan penting dalam penyaluran beras. Mereka telah menyiapkan 1.000 ton beras yang akan didistribusikan di wilayah Jabodetabek dengan harga jual Rp13.900 per kg. Selain itu, beras program SPHP juga terus disalurkan ke daerah di seluruh Indonesia.
Hingga tanggal 12 Februari 2024, sebanyak 226 ribu ton beras SPHP telah tereksekusi. Dengan keterlibatan pihak-pihak terkait ini, diharapkan distribusi beras dapat berjalan dengan lancar dan terpenuhi di berbagai lini pasar.
Baca Juga: Bansos Dihentikan Sementara hingga Pemilu 2024, Penyaluran Beras Pemerintah Jenis Ini Tetap Berjalan
Interupsi Pemerintah untuk Mengatasi Kelangkaan Beras
Selain tindakan yang telah diambil, pemerintah juga berencana untuk melakukan interupsi dalam bentuk bantuan pangan beras. Interupsi ini akan dimulai pada tanggal 15 Februari mendatang.
Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi kondisi perberasan nasional saat ini.
Presiden Joko Widodo telah meminta agar seluruh stok beras diubah menjadi beras kemasan 5 kg dan segera didistribusikan ke pasar tradisional maupun pasar ritel modern. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan distribusi dan ketersediaan beras di pasar. Beberapa langkah strategis akan dilakukan, seperti pembagian bantuan pangan beras dan peningkatan produksi beras melalui peningkatan produksi petani.
Dengan interupsi yang dimiliki oleh pemerintah ini, diharapkan langkanya beras dapat teratasi secara efektif.
Baca Juga: KPM Wajib Simak Ini: Terungkap Alasan Bansos Beras Dihentikan Sementara!
Strategi pemerintah dalam mengatasi langkanya beras melibatkan berbagai pihak terkait. Melalui upaya menstabilkan pasokan beras, pembatasan pembelian, peran pihak terkait dalam distribusi beras, dan interupsi pemerintah, diharapkan masalah langkanya beras dapat diselesaikan dengan efektif.
Pemerintah terus berusaha menjaga harga dan ketersediaan beras agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka secara wajar.
Dalam upaya menghadapi kelangkaan beras, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga pangan, pengusaha, dan masyarakat sangat penting.
Dengan strategi yang tepat, pemerintah yakin masalah beras langka dapat segera teratasi dan stabilitas pasokan beras dapat terjaga.***
