Network
BERITASOLORAYA.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR BPN menggencarkan percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk kasus mafia tanah.
Bukti percepatan itu salah satunya dengan diserahkannya kembali 4 sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir yang menjadi korban mafia tanah. Sertifikat tersebut diserahkan di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada Selasa 13 Februari 2024.
Sebanyak 4 sertifikat tersebut untuk tanah yang terletak di Kelurahan Srengseng dan Kelurahan Kelapa Dua di Jakarta Barat. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, mengatakan penyelesaian permasalahan pertanahan itu merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo.
"Waktu dilantik, saya dan Pak Menteri diberikan amanah oleh Pak Presiden untuk memberantas mafia tanah agar rakyat tidak dirugikan. Bahkan di salah satu forum, Pak Menteri juga menyatakan untuk Gebuk Mafia Tanah," katanya dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Instagram @kementerian.atrbpn, Rabu 14 Februari 2024.
Baca Juga: Rezeki Nomplok! Tukin Kementerian ATR BPN Naik Tahun 2024, Ini Rinciannya
Untuk itu, lanjut dia, penyerahan sertifikat tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa itu adalah hak keluarga Nirina Zubir yang sempat diganggu oleh mafia tanah.
Raja Juli Antoni berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberantasan mafia tanah serta melaporkan permasalahan pertanahan yang dialami agar bisa segera diselesaikan.
Kementerian ATR BPN sangat terbuka untuk kasus yang serupa. Ia juga mengimbau masyarakat jangan sungkan untuk menghubungi Kementerian ATR/BPN.
Ia menegaskan bahwa perintah presiden adalah memberantas mafia tanah, menegakkan keadilan di bidang pertanahan, serta memberikan kepastian hukum kepada rakyat.
