Network
Sulawesi Tenggara:
- Pemerintah Kabupaten Bombana 93 persen
- Pemerintah Kabupaten Buton 13 persen
- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 83 persen
- Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 30 persen
- Pemerintah Kabupaten Konawe 89 persen
- Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 100 persen
- Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 95 persen
- Pemerintah Kabupaten Muna 42 persen
- Pemerintah Kabupaten Muna Barat 69 persen
Maluku:
- Pemerintah Kabupaten Tanimbar 89 persen
- Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 48 persen
- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara 68 persen
- Pemerintah Kota Tual 78 persen.
Baca Juga: TERBARU! Progres Penetapan NI PPPK Tahun Anggaran 2023 per Tanggal 19 Februari 2024
Progress Penetapan NI PPPK 2024 Tenaga Kesehatan
Sulawesi Selatan:
- Pemerintah Kabupaten Barru 100 persen
- Pemerintah Kabupaten Bone 80 persen
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 5 persen
- Pemerintah Kabupaten Luwu 93 persen
- Pemerintah Kabupaten Maros 90 persen
- Pemerintah Kabupaten Pangkep 100 persen
- Pemerintah Kabupaten Pinrang 100 persen
- Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 17 persen
- Pemerintah Kabupaten Sinjai 56 persen
- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 4 persen
- Pemerintah Kabupaten Wajo 77 persen
- Pemerintah Kota Makassar 9 persen
Sulawesi Tengah:
- Pemerintah Kabupaten Banggai 12 persen
- Pemerintah Kabupaten Buol 36 persen
- Pemerintah Kabupaten Donggala 7 persen
- Pemerintah Kabupaten Morowali 29 persen
- Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 19 persen
- Pemerintah Kabupaten Sigi 45 persen
- Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una 11 persen
- Pemerintah Kabupaten Tolitoli 3 persen
- Pemerintah Kota Palu 47 persen
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 95 persen
Sulawesi Tenggara:
- Pemerintah Kabupaten Bombana 94 persen
- Pemerintah Kabupaten Buton 5 persen
- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 65 persen
- Pemerintah Kabupaten Kolaka 98 persen
- Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 18 persen
- Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 14 persen
- Pemerintah Kabupaten Konawe 68 persen
- Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 80 persen
- Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 92 persen
- Pemerintah Kota Kendari 71 persen
Maluku:
- Pemerintah Kabupaten Buru 3 persen
- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 25 persen
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru 93 persen
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 63 persen
- Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 25 persen
- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara 57 persen
- Pemerintah Kota Ambon 22 persen
- Pemerintah Kota Tual 60 persen
Sulawesi Barat:
- Pemerintah Kabupaten Majene 60 persen
- Pemerintah Kabupaten Mamasa 22 persen
- Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah 75 persen
- Pemerintah Kabupaten Pasangkayu 2 persen
- Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 91 persen
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 47 persen
Itulah ulasan daftar lengkap progress Penetapan NI PPPK 2023 di wilayah BKN Makassar. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa mengakses secara langsung dari laman Instagram @bknmakassar.***
