BERITASOLORAYA.com - Pendaftaran CASN 2023 resmi dibuka per 1 April 2023 oleh pemerintah. Hal ini telah diumumkan secara resmi melalui website Kementerian PANRB.
Sehubungan dengan hal itu, masyarakat yang ingin mendaftarkan diri pada pendaftaran CASN 2023 harap memenuhi persyaratan dan mempersiapkan diri dengan baik. Tidak perlu terburu-buru karena pendaftaran CASN 2023 ini dibuka hingga 30 April 2023. Jadi, masih ada cukup waktu untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan berkas yang diminta.
Pendaftaran CASN 2023 ini terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi ASN, khususnya bagi lulusan SMA dan sederajat. Anda dapat menjadi ASN dengan mendaftarkan diri pada Sekolah Kedinasan.
Baca Juga: THR 2023 BANGKA BELITUNG Mulai Cair 13 April, Siap-Siap Rekening ASN Gendut!
Sebagaimana pendaftaran Calon ASN sebelumnya, pendaftaran CASN 2023 melalui jalur Sekolah Kedinasan ini juga dilakukan pada laman Sistem Seleksi CASN BKN pada alamat sscasn.bkn.go.id.
Setelah pendaftaran, seleksi Calon ASN Sekolah Kedinasan 2023 akan dilanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang rencananya dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2023.
Kebutuhan Formasi Sekolah Kedinasan 2023 dan Instansi yang Membuka Pendaftaran CASN 2023
Menteri PANRB Azwar Anas sebelumnya telah mengumumkan sebanyak 4.138 kebutuhan formasi Sekolah Kedinasan 2023. Namun, pada 30 Maret 2023, Menteri PANRB kembali mengumumkan bahwa Anas telah menyetujui kebutuhan praja IPDN sehingga formasi yang tersedia pun bertambah.
Saat ini ada 4.672 formasi kebutuhan dari 8 instansi pemerintahan, termasuk IPDN yang baru saja diumumkan turut membuka pendaftaran CASN 2023.
Jika instansi lainnya membuka pendaftaran per 1 April 2023, Sekolah Kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri tersebut baru memulai pendaftaran pada 3 April 2023 hingga 30 April 2023.
Untuk daftar rinci instansi dan kebutuhan formasi Sekolah Kedinasan 2023 dapat Anda simak berikut ini.
Baca Juga: ALHAMDULILLAH, KEMENKES Sediakan 2.500 BEASISWA! Yuk Ketahui Mekanisme dan Persyaratannya
1. Kementerian Dalam Negeri (534 kebutuhan)
2. Kementerian Keuangan (1.100 kebutuhan)
3. Kemenkumham (525 kebutuhan)
4. BPS (500 kebutuhan)
5. BMKG (80 kebutuhan)
6. BSSN (125 kebutuhan)
7. BIN (400 kebutuhan)
8. Kemenhub (1.408 kebutuhan).***