BERITASOLORAYA.com - Program rekrutmen satu juta guru PPPK merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diinformasikan pada tahun 2021 lalu.
Adanya PPPK tahun 2021 dan 2022 kemudian diinformasikan lebih dari 500 ribu guru honorer telah resmi berhasil menjadi ASN PPPK guru.
Kelanjutan program rekrutmen satu juta guru PPPK tentu kembali menjadi sorotan karena hasil seleksi PPPPK guru masih kurang dari target yang ditentukan.
Selanjutnya, proses rekrutmen satu juta guru PPPK untuk tahun 2023 tentu juga ditentukan dengan prinsip pengadaan ASN tahun 2023.
Sesuai yang dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman remi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dikatakan bahwa adanya kekurangan guru di Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 juta pada tahun 2024.
Maka dari itu, terdapat terobosan pemerintah untuk mengadakan rekrutmen satu juta guru PPPK pada tahun 2021.
Baca Juga: GURU HONORER WAJIB TAHU. Ada Kesempatan Besar Jadi ASN PPPK 2023, Tapi Hal Ini Tergantung Pada...
Hal ini tentu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guru honorer yang sebelumnya bervariasi sekitar Rp300.000 hingga Rp900.000 setiap bulan.
Setelah pengangkatan menjadi guru PPPK, setidaknya akan memperoleh gaji pokok sebesar Rp2.966.500 untuk golongan IX sesuai PP yang berlaku.
Belum lagi ketika guru honorer yang telah diangkat menjadi ASN PPPK tersebut telah memiliki sertifikat pendidik, maka akan ditambah tunjangan profesi guru sebesar 1 kali gaji pokok.
Baca Juga: Kemenag Wajibkan Guru PAI ikuti Pemetaan Kompetensi Online, pada Awal Mei
Tentu pada tahun 2023 ini akan menjadi kesempatan besar untuk guru honorer memenuhi formasi kebutuhan guru PPPK.
Apabila formasi tersebut mengacu pada rekrutmen 1 juta guru PPPK, maka akan terdapat sebanyak lebih dari 400.000 formasi guru.
Namun, hal ini juga berpengaruh terhadap prinsip yang digunakan dalam pengadaan ASN 2023 yang telah dimuat dalam surat edaran Menteri PANRB.
Baca Juga: 5 Ide Menu Buka Puasa Khas Jawa Timur Ini Sangat Menggiurkan, Sudah Coba Semua?
Dikatakan bahwa pengadaan ASN 2023 untuk bidang pendidikan dan tenaga kesehatan dikecualikan untuk menggunakan prinsip zero growth.
Namun, pengadaan ASN 2023 juga tertulis untuk memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Saat ini pemerintah daerah telah dalam tahapan pendataan usulan kebutuhan PPPK teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan.
Baca Juga: MENGEJUTKAN, Penyaluran KUR BRI di Provinsi Ini Capai Rp1,379 Triliun, Simak Selengkapnya…
Memang benar apabila melihat kekurangan formasi dari program terobosan satu juta guru PPPK akan terdapat lebih dari 400.000 formasi yang harusnya dipenuhi.
Namun, untuk usulan kebutuhan formasi tentu akan ditentukan secara resmi oleh pemerintah yang datanya juga akan bersumber dari kepala daerah serta kementerian masing-masing.
Itulah penjelasan mengenai program rekrutmen satu juga guru PPPK dan hubungannya dengan prinsip pengadaan ASN 2023. Semoga bermanfaat!***