BERITASOLORAYA.com - Masalah honorer di tanah air masih terus dibahas oleh pemerintah dan dicari jalan tengah terbaik dalam penyelesaiannya.
Tidak tanggung-tanggung, kini solusi untuk penyelesaian masalah honorer dibahas oleh empat Kementerian.
Hasil dari pertemuan tersebut, diperoleh 'kado' yakni berupa kabar gembira bagi honorer.
Belum lama ini, empat Kementerian menggelar pertemuan, berkolaborasi untuk membahas permasalahan honorer.
Dalam pertemuan tersebut, dua Menteri berhalangan hadir dan diwakilkan oleh staf nya. Menteri Keuangan diwakilkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazana
Dan Menteri Dalam Negeri diwakilkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Adapun kado bagi honorer hasil dari pertemuan empat Kementerian tersebut yakni :
Kado pertama Menpan Rb menegaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi honor tanah air, terutama guru honorer.
"Kami sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non ASN," Ungkap Menpan Rb Abdullah Azwar Anas.
Menpan Rb menuturkan pertemuan itu juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah guru honorer di berbagai daerah di tanah air.
"... kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia." Lanjut Menpan Rb.
Menpan Rb mengungkapkan penyelesaian masalah honorer tidak bisa diselesaikan secara tunggal. Namun harus diselesaikan secara kolaboratif dan dibahas secara bersama-sama dengan Kemendikbud Ristek RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Kado Kedua, sejauh data yang terhimpun per tanggal 1 Mei 2023, usulan formasi guru PPPK yang diterima Kemenpan Rb sebanyak 266.560 formasi.
Menpan Rb menyatakan harapannya terkait kebutuhan guru tersebut. Ia berharap kebutuhan formasi guru dapat diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang meminta agar persoalan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan untuk segera dituntaskan.
"Ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan bisa segera dituntaskan," terang Menpan Rb.
Baca Juga: KUR Mandiri Bisa Pinjam dengan Limit hingga Segini. Dapat Pinjam hingga Jangka Waktu 5 Tahun...
Disisi lain, Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud Ristek mengungkapkan, bahwa salah satu langkah yang ditempuh oleh pihaknya untuk mempercepat penyelesaian guru honorer yakni mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.
Hal tersebut menjadi Kado ketiga bagi honorer
"Kami ingin lebih banyak lagi guru non ASN yang layak menjadi PPPK," ungkap Nadiem.
Ia menerangkan bahwa pihaknya juga turut memikirkan penyelesaian kebutuhan guru di Indonesia secara lebih efisien
"Dan juga kami memikirkan bagaimana kedepannya dapat menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien.
Baca Juga: PENTING! Begini Cara Urus TASPEN Jika ASN Aktif atau Pensiunan Meninggal Dunia
Kado keempat yang berisi kabar gembira, dilain pihak, Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara menginformasikan terkait pendanaan.
Suhasil menyebut, pihaknya kini telah memiliki BOS dan alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah.
Pihaknya terus mencari cara, agar pendanaan tersebut betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah.
"Kami sudah memiliki BOS, Kami juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Kami mencari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah, artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan," terang Wamenkeu.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Wisata Menarik di Solo, Urutan Terakhir Ternyata Bikin Merinding
Yang terakhir, Kado kelima adalah kabar gembira dari Agus Fatoni selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Ia menuturkan bahwa aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya.***