BERITASOLORAYA.com – Nasib para guru honorer terus menjadi pembahasan pemerintah, baik itu DPR maupun jajaran kementerian.
Seperti diketahui, ada banyak guru honorer di Indonesia yang belum diangkat menjadi pegawai ASN, entah itu dengan status PNS atau PPPK.
Status guru honorer yang belum menjadi ASN itu tentu berpengaruh terharap kesejahteraan yang diperolehnya, dalam hal ini gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang tidak didapatkan selama belum menjadi ASN.
Demi bisa menuntaskan masalah guru honorer, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya ternyata telah mencari cara agar persoalan guru non ASN bisa lebih cepat terselesaikan.
Begitu pula dengan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang mengatakan bahwa pihaknya terus mencari solusi atau jalan tengah terbaik agar tidak merugikan guru honorer.
Untuk itu, diadakan Rapat Tingkat Menteri pada Jumat, 05 Mei 2023 lalu bersama Mendikbud Nadiem, Perwakilan Kemenkeu, Kemendagri dan tentunya dari Kementerian PANRB.
Rapat Tingkat Menteri tersebut membahas soal penyelesaian guru honorer di Indonesia yang memerlukan kolaborasi dari 4 kementerian tersebut.
Para guru honorer perlu mendapatkan solusi penyelesaikan terbaik lantaran pengabdiannya untuk mencerdaskan anak bangsa tidak ternilai harganya.
Baca Juga: Tunjangan Profesi Guru bakal Naik 50 Persen, Apakah Benar? Simak Selengkapnya..
Dalam kondisi tersebut, banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN PNS atau PPPK dan tentu ini menjadi PR serius pemerintah.
“Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” tutur Menteri PANRB usai rapat.
Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem pun tutut menyampaikan harapannya bahwa ia ingin banyak guru honorer segera diangkat menjadi PPPK.
Nadiem memastikan bahwa jajarannya tengah mencari cara agar masalah guru honorer cepat terselesaikan. Dari cara tersebut, salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pemda untuk mengusulkan formasi guru PPPK sesuai dengan kebutuhan.
Jika usulan formasi guru PPPK sedikit, kesempatan guru honorer di daerah untuk menjadi pegawai PPPK semakin sempit. Sebaliknya, jika pemda megusulkan formasi PPPK sesuai kebutuhan, guru honorer semakin terbuka lebar kesempatannya untuk menjadi PPPK.
Merujuk pada data yang terkumpul hingga 1 Mei 2023, pengajuan formasi guru PPPK yang telah diterima pusat baru sejumlah 266.560 formasi.
Nadiem sebelumnya pernah berjanji untuk mengangkat sejuta guru honorer menjadi pegawai PPPK. Hingga pengadaan ASN PPPK tahun 2022, baru ada setengahnya atau sekitar 500 ribuan guru honorer yang telah diangkat.
Harapannya, sebelum masa kerja Mendikbud Nadiem tuntas, pengangkatan sejuta guru honorer menjadi PPPK bisa terselesaikan.
Hal ini pun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa masalah honorer di pelayanan dasar harus segera dituntaskan.
“Ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” ungkap Menteri PANRB.
Ia berharap, dengan adanya kolaborasi dengan empat kementerian yang mengikuti rapat pada saat itu, guru honorer bisa diselesaikan dengan tepat dan cepat.***