Network
BERITASOLORAYA.com – Dalam rangka meningkatkan tata kelola data dan informasi yang terintegrasi lintas sektor atau lembaga, salah satu syarat yang harus terjamin, yaitu data sektoral pendidikan harus terintegrasi data induk nasional.
Hal ini telah sesuai dengan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Kunci penting dalam integrasi data PTK dalam program-program nasional adalah validnya NIK dan Identitas Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).
Data induk nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menjadi data acuan pada kegiatan validasi data induk kependidikan.
Baca Juga: Drama Pachinko di Mata Lee Min Ho dan Alasannya Berakting di Drama Tersebut
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari Instagram @pustekkom_kemdikbud meskipun validasi NIK sudah berjalan mulai tahun 2020, NIK dan PTK secara periodik dipadankan ke basis data induk nasional, namun prosesnya masih belum optimal.
Masih didapati data PTK padan dan tidak padan.
Menindaklanjuti data PTK yang tidak padan dengan data induk nasional, maka data ini diklasifikasikan sebagai data residu (data tidak valid) yang harus dituntaskan.
Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Pertama, verifikasi NIK merupakan cara tepat dan cepat dalam mengidentifikasi PTK sebagai Warga Negara Indonesia.
