Network
Rapat Tingkat Menteri tersebut membahas soal penyelesaian guru honorer di Indonesia yang memerlukan kolaborasi dari 4 kementerian tersebut.
Para guru honorer perlu mendapatkan solusi penyelesaikan terbaik lantaran pengabdiannya untuk mencerdaskan anak bangsa tidak ternilai harganya.
Baca Juga: Tunjangan Profesi Guru bakal Naik 50 Persen, Apakah Benar? Simak Selengkapnya..
Dalam kondisi tersebut, banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN PNS atau PPPK dan tentu ini menjadi PR serius pemerintah.
“Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” tutur Menteri PANRB usai rapat.
Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem pun tutut menyampaikan harapannya bahwa ia ingin banyak guru honorer segera diangkat menjadi PPPK.
Nadiem memastikan bahwa jajarannya tengah mencari cara agar masalah guru honorer cepat terselesaikan. Dari cara tersebut, salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pemda untuk mengusulkan formasi guru PPPK sesuai dengan kebutuhan.
Jika usulan formasi guru PPPK sedikit, kesempatan guru honorer di daerah untuk menjadi pegawai PPPK semakin sempit. Sebaliknya, jika pemda megusulkan formasi PPPK sesuai kebutuhan, guru honorer semakin terbuka lebar kesempatannya untuk menjadi PPPK.
