Network
BERITASOLORAYA.com – Sistem zonasi mulai diterapkan dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sejak tahun 2017 yang lalu, tepatnya pada saat zaman Mendikbud Muhadjir Effendy. Tujuan utama kebijakan zonasi adalah pemerataan akses dan layanan pendidikan nasional.
Namun, sampai dengan pelaksanaan zonasi di PPDB 2023 ini masih menimbulkan sejumlah polemik. Salah satu yang paling sering terjadi yaitu kecurangan yang dilakukan dengan mengubah alamat domisi agar bisa masuk ke sekolah impian.
Poin kecurangan ini menjadi titik berat yang paling disoroti oleh Komisi X DPR RI. Illiza Sa’aduddin Djamal, anggota Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud untuk mengaji ulang kebijakan zonasi dalam PPD ini.
Lantas bagaimanakah nasib sistem zonasi dalam PPDB mendatang? Akankah sistem zonasi dihapus? Cek ulasan lengkapnya pada artkel berikut ini!
Dikutip BeritaSoloRaya.com melalui laman DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih juga mengingatkan Kemendikbud untuk segera menyelesaikan permasalah sistem zonasi ini supaya para generasi bangsa bisa memperoleh kepastian akses pendidikan sesuai jenjangnya.
Sejumlah laporan diterima oleh Komisi X DPR RI jika banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan dengan tujuan agar anaknya bisa mendapatkan sekolah yang baik dan layak.
