Network
"Kenapa, ya karena itu tanah milik keraton, bangunan yang membantu pemda. Namun dalam kenyataannya (pedagang) ditempatkan sendiri tanpa melibatkan keraton. Akibatnya keraton tidak pernah dapat manfaat dari penempatan pedagang di timur alun-alun ini," ujar KP Eddy Wirabhumi.
Tak cuma itu menghilangkan manfaat lahan bagi keraton, ia juga menyebut jika terdapat oknum nakal yang membuka kesempatan pedagang untuk memperluas bangunan.
Awalnya disediakan bangunan kios berukuran 3X4 meter untuk pedagang, tetapi dapat diperluas menjadi 6X4 meter.
"Pedagang yang menempati kios, katakanlah luas 3x4 meter. Itu bisa berubah 6x4 meter. Nambahi sak karepe dewe (menambah bangunan seenaknya sendiri) sehingga rusak bangunan revitalisasi itu. Bubrah ra karuan (berantakan tidak beraturan)," ujarnya.
Bahkan, ia juga menyebut terdapat oknum nakal yang menjual bangunan yang berdiri di atas lahan milik Keraton Surakarta. Oknum tersebut melakukan penambahan kios dan menjual satu unit seharga Rp400.000.
"Ada tiba-tiba penambahan kios baru sebanyak 23 unit, yang satu unit dijual secara bebas dengan harga Rp400 juta. Padahal itu tanah keraton. Yang jual ya orang lain," ungkapnya.
Oleh sebab itu, menurut KP Eddy Wirabhumi revitalisasi di lingkungan Keraton Surakarta yang direncanakan dapat dimulai dalam waktu dekat bisa menjadi ruang dari evaluasi permasalahan revitalisasi di masa lalu.
Ia pun berharap Gibran selaku Walikota Solo memiliki sudut pandang baru, yang berbeda dengan para pendahulunya.***
