BERITASOLORAYA.com - Menjelang hari pemungutan suara yang tidak sampai sepekan lagi, bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram dihentikan pemerintah mulai Kamis 8 Februari 2024.
Namun, bagi penerima bansos beras jangan khawatir, penghentian itu hanya bersifat sementara hingga gelaran Pemilu 2024.
Seusai pemilu, bansos beras itu akan kembali disalurkan oleh pemerintah pada 15 Februari 2024.
Meskipun bansos beras saat ini dihentikan sementara, Badan Pangan Nasional (Bapanas) tetap menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman antaranews.com, Jumat 9 Februari 2024, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan penyaluran beras SPHP harus tetap dijalankan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Selain itu, penyaluran beras tersebut untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.
Arief menyatakan kebutuhan beras jenis SPHP dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton untuk seluruh wilayah Indonesia.
Ia pun mengungkapkan program beras SPHP maupun bantuan pangan yang disalurkan pemerintah sama sekali tidak memiliki kepentingan politik pada Pemilu 2024.
Sebab, dalam kemasan beras SPHP tersebut memuat logo Bapanas dan Perum Bulog, sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawasi penyaluran beras pemerintah.
Menurut Kepala Bapanas, penyaluran bantuan beras bertujuan membantu perekonomian masyarakat miskin.
Beras SPHP juga sebagai salah satu alternatif bahan pangan bagi masyarakat menengah ke bawah karena harganya yang lebih murah dari beras medium.
Harga beras SPHP berbeda-beda sesuai 3 zona yaitu:
- Zona 1 dengan harga Rp10.900 per kilogram
- Zona 2 dengan harga Rp11.500 per kilogram
- Zona 3 dengan harga Rp11.800 per kilogram
Ia juga menyampaikan bantuan beras SPHP terbukti turut membantu perekonomian nasional untuk menjaga inflasi di Indonesia.
Sesuai data pemerintah, inflasi Indonesia berada di level rendah yakni hanya 2,57 persen. Untuk itu, pemerintah tetap menyalurkan bansos beras dan penyaluran beras SPHP.
Berdasarkan informasi sebelumnya, pada Rabu 7 Februari 2024, Kepala Bapanas menyatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati tahapan Pemilu
Arief menyatakan penghentian bansos pangan menjelang masa tenang dan pemungutan suara pada Pemilu 2024 sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.
Bansos itu juga dihentikan sementara untuk pemutakhiran data agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan tujuan dari program bantuan pangan beras adalah mengendalikan harga pangan.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan alasan adanya bansos karena berkaitan dengan produksi beras yang menurun akibat dampak El Nino pada 2023 lalu.
Untuk itu, pemerintah memutuskan melakukan langkah antisipasi dengan program bansos beras dan penyaluran beras SPHP.
Baca Juga: PIALA ASIA U23, PSSI: Timnas Ditargetkan Lolos 8 Besar, Shin Tae-yong Pengen 4 Besar
Apabila pemerintah tidak meneruskan bansos beras maupun SPHP, dikhawatirkan harga beras akan terus melonjak di pasaran.
Ia juga mengatakan agar program bantuan pangan beras itu berjalan lanjar, maka harus ada penguatan cadangan beras pemerintah.
Bansos beras merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah atau CBP sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK.
Besaran bantuan sebanyak 10 kg beras per per bulan untuk masing-masing penerima manfaat.
Pemberian bansos beras tersebut sudah dilakukan mulai 2023 dan dilanjutkan lagi pada 2024 untuk 22 juta penerima manfaat.
Bansos beras itu akan diperpanjang hingga Juni 2024 dengan catatan tercukupinya dana di APBN.
Bantuan beras tersebut juga dinilai sebagai salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi.***