PR SOLORAYA – World Bank atau Bank Dunia menanggapi kerusuhan di Myanmar yang tidak berkesudahan. Mereka memperingatkan ekonomi negara tersebut dapat merosot hingga sepuluh persen.
Amerika Serikat dan Inggris bahkan menjatuhkan sanksi pada konglomerat yang dikendalikan oleh militer Myanmar. Sejak awal, kedua negara tersebut memang sudah memprotes keras kudeta militer di Myanmar.
Myanmar diguncang protes hampir setiap hari sejak militer menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi. Militer melantik pelaksana pemerintah pemerintah dari golongan mereka, serta berjanji akan mengadakan pemilihan ulang.
Selain Suu Kyi, anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya juga banyak ditahan di penjara.
Baca Juga: Bikin Bangga, Brand Fesyen Lokal Bisa Tembus Pasar Internasional
Baca Juga: Hadapi China, Taiwan Perkuat Kerja Sama Maritim dengan Amerika Serikat
Hingga saa ini, setidaknya 320 orang telah tewas akibat tindakan represif aparat. Jumlah tersebut didapat oleh kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Bank Dunia pada Jum’at, 26 Maret 2021 menegaskan ekonomi Myanmar akan merosot jauh.
Demonstrasi, pemogokan pekerja, tindakan militer, pengurangan mobilitas, dan gangguan layanan publik memang akan berdampak serius.
Sanksi juga diberikan oleh dunia internasional. Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru yang dijatuhkan pada Economic Holdings Public Company Limited dan Myanmar Economic Corporation Limited.
Baca Juga: Meski Dirugikan hingga Namanya Tercemar, Gisel Mengaku Bakal Memaafkan Pelaku Penyebar Video Syur
Baca Juga: Bikin Wajah Terhidrasi, Ikuti 3 Langkah Perawatan yang Bisa Dilakukan di Rumah
Kedua korporasi tersebut telah dikendalikan oleh militer Myanmar yang mencakup berbagai macam sektor meliputi pertambangan hingga pariwisata.
Inggris juga mengambil kebijakan serupa. Mereka juga melayangkan sanksi terhadap Myanmar Economic Holdings Ltd dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil.
Kebijakan Amerika Serikat dan Inggris tersebut diapresiasi oleh warga sipil Myanmar yang kontra kudeta.
Mereka mengatakan jika langkah yang diambil kedua negara tersebut, juga harus dilakukan oleh negara-negara lainnya guna mengembalikan demokrasi Myanmar dari kuasa militer.***