PR SOLORAYA – Masyarakat Myanmar harus bernegosiasi dengan dengan baik guna mengakhiri kekacauan yang terjadi di negaranya pasca kudeta 1 Februari silam. Salah satunya adalah berharap pada ASEAN.
Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN yang beranggotakan 10 negara telah berusaha mencari jalan keluar dari krisis berdarah yang berlangsung di Myanmar.
Hal ini akibat sejak sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh juara demokrasi Aung San Suu Kyi.
Militer Myanmar juga akan bertemu dengan negara-negara ASEAN dalam waktu dekat, sebagai alternatif penolakannya untuk bebrbicara kepada pemerintahan yang telah digulingkan.
Sebagai isyarat pertama kemajuan, kepala militer Myanmar, Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT ASEAN di Indonesia pada 24 April 2021 sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-Soloraya.com dari Reuters.
Ini akan menjadi perjalanan luar negeri pertama panglima militer itu dan pertemuan dengan para pemimpin asing sejak dia merebut kekuasaan. Sebelumnya, militer Myanmar belum banyak berkomentar tentang pertemuan ASEAN.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah 105 Tokoh Mendukung Vaksin Nusantara? Simak Faktanya
Moe Zaw Oo, wakil menteri luar negeri dalam Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk minggu lalu, mengatakan ASEAN seharusnya tidak mengakui junta Myanmar.
"Jika ASEAN sedang mempertimbangkan tindakan yang terkait dengan urusan Myanmar, saya ingin mengatakan itu tidak akan berhasil kecuali bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," kata Moe Zaw Oo pada Minggu, 18 April 2021.
Politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi mengumumkan pembentukan NUG. Ini termasuk Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes pro-demokrasi dan etnis minoritas.
Baca Juga: Dari Ekonomi hingga Pertukaran Pelajar, Dubes Afghanistan dan Pemprov Jateng Jalin Kerja Sama
NUG telah menyerukan pengakuan internasional sebagai otoritas yang sah dan telah meminta undangan ke pertemuan ASEAN menggantikan Min Aung Hlaing.
"Sangat penting bahwa dewan junta tidak diakui," kata Moe Zaw Oo, seraya menambahkan pemerintah persatuan belum diundang ke pertemuan di Sekretariat ASEAN di Jakarta.
Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan 730 orang dalam upaya mereka untuk mengakhiri protes terhadap kudeta, kata kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Hal tersebut menuai kecaman dari negara-negara barat dan kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa anggota ASEAN meskipun prinsip blok tidak mencampuri urusan satu sama lain.
Militer Myanmar telah melakukan kudeta dengan dalih menuduh hasil pemilihan November lalu curang, meskipun komisi pemilihan setempat menolak keberatan tersebut.
Suu Kyi menghadapi berbagai tuduhan, termasuk melanggar tindakan rahasia resmi yang bisa membuatnya dipenjara selama 14 tahun. Pengacaranya menolak tuduhan tersebut.***