Network
BERITASOLORAYA.com – Partai Republik mengecam FBI yang melakukan penggeledahan ke rumah mantan Presiden AS Donald Trump di Florida.
Anggota parlemen konservatif bersumpah untuk menyelidiki lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penggeledahan rumah Donald Trump.
Kemarahan Partai Republik diungkapkan oleh kelompok sayap kanan serta para pemimpin kongres yang mengatakan bahwa penggeledahan yang terjadi Senin, 8 Agustus 2022 itu bermotif politik.
FBI belum mengungkapkan apa yang mereka cari selama penggeledahan itu. Tapi, beberapa media AS mengatakan bahwa pencarian itu menargetkan kemungkinan kesalahan penanganan dokumen rahasia.
Baca Juga: Resep Risol Mayo Margo yang Lagi Viral di TikTok, Gampang dan Mudah Banget
“Saya sudah cukup melihat kejadian mengerikan ini,” kata Kevin McCarthy, seorang anggota Partai Republik. “Departemen Kehakiman telah menjadi senjata politik yang tidak dapat ditoleransi.”
McCarthy mengatakan ‘ketika’ Partai Republik memenangkan kendali di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mereka akan segera melakukan pengawasan terhadap Departemen Kehakiman.
Ia juga memperingatkan Jaksa Agung Merrick Garland untuk menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan menghapus semua agendanya.
Baca Juga: Kunjungan Jokowi ke Rusia Beri ‘Dampak’ Tidak Langsung pada Harga Mie Instan, Tak Jadi Naik?
Ketua DPR Nancy Pelosi mengecam pernyataan McCarthy terutama bagian Partai Republik akan mengambil alih DPR setelah pemilihan paruh waktu mendatang pada November.
“Tidak ada orang yang berada di atas hukum. Bahkan presiden AS maupun mantan presiden AS,” kata Pelosi.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari Al Jazeera, Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menekankan bahwa Presiden Joe Biden tidak memiliki informasi sebelumnya terkait penggeledahan ini.
Baca Juga: Dalam Extraordinary Attorney Woo, Kang Tae Oh Peluk Mesra Park Eun Bin. Kenapa Tidak Sesuai Naskah?
“Presiden tidak diberitahu dan tidak menyadarinya. Tidak ada seorang pun di Gedung Putih yang diberi tahu,” kata Jean-Pierre. “Namun, presiden percaya bahwa penyelidikan Departemen Kehakiman harus bebas pengaruh politik.”
Sementara itu, Donald Trump telah mengumumkan bahwa sejumlah besar agen FBI telah memasuki rumahnya di Mar-a-Lago dalam ‘serangan mendadak’. Ia juga menambahkan bahwa FBI mengepung rumahnya dan mendobrak brankasnya.
Trump menggambarkan pencarian itu sebagai bagian dari politik yang dilakukan Demokrat untuk mencegahnya mencalonkan diri lagi pada tahun 2024. Ia menyebutnya sebagai penganiayaan politik.
Baca Juga: Heboh Harga Mie Instan Akan Naik Tiga Kali Lipat, Ini Kata Mendag Zulkifli Hasan
Penggeledahan dilakukan melalui surat perintah yang disetujui hakim karena sifat kasus yang bersifat berbahaya dan adanya keterlibatan seorang mantan presiden.
Lauren Boebert, seorang anggota parlemen sayap kanan membandingkan perilaku FBI dengan perilaku polisi rahasia Nazi yaitu Gestapo yang mirip karena insiden ini.
Anggota Partai Republik lainnya yaitu Marjorie Taylor Greene menyerukan untuk merelokasi dan memindahkan dana untuk FBI ke departemen lain.
Hal tersebut disetujui oleh rekannya, Matt Gaetz yang menyarankan untuk menahan dana untuk FBI karena berusaha untuk melemahkan mantan presiden secara politis.
Elise Stefanik, anggota Parta Republik yang terkemuka menyebutnya sebagai hari gelap dalam sejarah AS.
“FBI dan Departemen Kehakiman yang dijadikan senjata politik adalah ancaman nyata bagi demokrasi,” kata Stefanik.
Partai Republik menyebutkan fakta bahwa mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton tidak didakwa menggunakan server pribadi untuk mengirim surel yang berisi materi rahasia.
Sedangkan Partai Demokrat sendiri mengemukakan bahwa Trump, ketika ia menjabat sebagai presiden memiliki tugas untuk melindungi keamanan AS.
Ketika adanya tuduhan bahwa ia membahayakan keamanan AS karena salah menangani informasi rahasia yang harus segera diberikan pengawasan yang ketat.
Anggota kongres Pramila Jayapal mengemukakan bahwa hal itu pantas terjadi ketika Trump melanggar hukum, mencoba mencuri, dan menghasut pemberontakan mematikan.
“Donald Trump seharusnya dipenjara. Saya senang melihat FBI mengambil langkah menuju akuntabilitas,” kata Jayapal.***
