PR SOLORAYA – Terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang hingga kini masih menjadi polemik, turut disorot oleh media asing.
Media asing yang menyoroti isu kudeta di tubuh Partai Demokrat ini adalah Reuters.
Dalam pemberitaan Reuters, dituliskan bahwa Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari pihak oposisi, yang berlawanan dengan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Sinopsis Drama Korea Reply 1988 Episode 1: Nostalgia Olimpiade 1988 dan Mitos Anak Kedua
Berita yang ditayangkan oleh Reuters pada Jumat 5 Maret 2021 ini menyebutkan bahwa terpilihnya Moeldoko sebagai ketua oposisi bisa semakin memperkuat cengkeraman pemerintah.
Menurut Reuters, cengkeraman pemerintah yang semakin kuat tersebut bisa terjadi karena seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk sebagai ketua partai oposisi.
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Portaljember.com dalam artikel berjudul "Media Asing Sorot Hasil KLB Partai Demokrat, Sebut Moeldoko Bakal Perkuat Koalisi Jokowi di Parlemen", diangkatnya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dinilai sebagai langkah yang menguntungkan koalisi presiden.
“Dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen - meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya,” tulis Reuters.
Media ini juga menyebut koalisi Jokowi sudah menguasai sebagian besar parlemen dan cengkeraman melalui Partai Demokrat bisa memperkuat koalisi tersebut.
“Koalisi Jokowi, sebutan presidennya, sudah menguasai 74% dari 575 kursi parlemen di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya 9 poin persentase lebih banyak,” paparnya.
Meski demikian, oposisi Moeldoko itu ditentang oleh Ketua Umum resmi Partai Demokrat AHY. AHY mengatakan dia tetap menjadi ketua umum yang sah.
AHY, putra SBY termasuk salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden di ajang Pilpres 2024 mendatang, menurut survei dari lembaga survei swasta.
“Kongres luar biasa, ilegal, dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor eksternal,” ujarnya.
AHY mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan soal KLB Partai Demokrat ke aparat penegak hukum.
Media asing Reuters menuliskan pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua umum mana yang akan diakui negara.
Akan tetapi, beberapa analis mengatakan Jokowi akan mendapat keuntungan jika mengakui kepemimpinan Moeldoko di Partai Demokrat.
Baca Juga: Sahabat Nadya Arifta Ceritakan Awal Mula Kenal Kaesang hingga Dituduh Jadi Orang Ketiga
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024,”
“Tapi hari ini ... Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” kata analis politik di Universitas Paramadina Hendri Satrio.
Namun, media asing ini mengungkapkan Hendri Satrio tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan mana yang diakui antara oposisi Moeldoko atau AHY.
Seperti diketahui, Partai Demokrat termasuk salah satu partai minoritas yang berupaya memblokir Undang-Undang Cipta Kerja Omnimbus Law andalan Jokowi.*** (Bagus Satria Perdana P/PortalJember)