BERITASOLORAYA.com – Tenaga honorer yang saat ini mengikuti seleksi PPPK 2022 tentu berharap dapat lulus seleksi dan menjadi pegawai ASN.
Sayangnya, formasi pengadaan ASN PPPK 2022 yang terbatas kemungkinan tidak dapat menjadikan seluruh pelamar sebagai ASN tahun ini.
Meski begitu, para honorer pelamar PPPK 2022 tetap memiliki harapan untuk menjadi ASN sebelum penghapusan.
Hal ini sejalan dengan salah satu opsi penyelesaian tenaga honorer yang disampaikan Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja bersama DPR RI.
Baca Juga: Selamat, Guru Honorer Dapat Insentif Rp600 Ribu per Bulan, Cek Apakah Daerah Anda
Adapun salah satu alternatif solusi penyelesaian tenaga honorer yang disampaikan Menteri Anas yakni tenaga honorer diangkat semuanya menjadi pegawai ASN.
“Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai skala prioritas,” ujar Menpan RB dalam Rapat Kerja tersebut pada Senin, 21 November 2022.
Jika solusi pengangkatan seluruh honorer menjadi ASN yang diambil pemerintah, bukan tidak mungkin jika para honorer yang tidak lulus PPPK 2022 akan dapat menjadi ASN.
Meski begitu, jika opsi tersebut dijalankan tentu akan membutuhkan kekuatan keuangan negara yang tidak sedikit.
Selain itu, pemerintah juga harus menghadapi tantangan terkait kualitas dan kualifikasi tenaga honorer tersebut.
“Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat,” tambah Anas.
Baca Juga: UMP DKI Jakarta Naik Menjadi Rp4,9 Juta Ternyata Tidak untuk Semua Pekerja, Ini Ketentuannya
Untuk alternatif solusi kedua yakni tenaga non ASN yang diberhentikan semua, tentunya akan berdampak secara langsung pada pelayanan publik.
Anas menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin pelayanan publik akan terganggu.
“Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.
Baca Juga: Pengguna Gawai dan Komputer Wajib Tahu 3 Hal Ini, Waspada!
Alternatif ketiga yaitu mengangkat tenaga honorer sesuai dengan prioritas. Pemerintah sendiri saat ini memprioritaskan pelayanan dasar yakni tenaga kesehatan dan guru.
“Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non ASN seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Anas.
Menpan RB tersebut melanjutkan, “Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap.”
Ketiga alternatif yang telah direncanakan Menpan RB sudah dipetakan secara detail dari segi plus minus yang mungkin dimiliki.
Baca Juga: Ide Jualan Kuliner dari Mangga Ini Bisa Jadi Inspirasi Usaha dengan Modal Sedikit dan Kekinian
Anas menjelaskan, pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik.
“DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi terbaik,” ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Menurut Anas, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan secara optimal, menuju birokrasi yang berkelas di kancah dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya agar para tenaga non ASN tidak ada yang kehilangan pekerjaan.***