BERITASOLORAYA.com – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor yang juga merupakan Ketua Umum APPSI atau Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sempat menyatakan dirinya tidak setuju soal penghapusan tenaga honorer.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Isran Noor lantaran pemerintah belum dapat menyediakan lapangan kerja baru bagi para tenaga honorer jika dirumahkan.
Jika penghapusan honorer berjalan tanpa adanya solusi, Gubernur Isran Noor berujar akan ada pengangguran besar-besaran yang akan menimpa tenaga honorer. Hal tersebut juga akan berdampak pada keluarga honorer yang bersangkutan.
Terkait gagasannya untuk mempertahankan tenaga honorer yang ada di daerah, Ketua Umum APPSI tersebut meminta dukungan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta.
Baca Juga: Ada 5.297 Kontrak Tenaga Honorer yang Diperpanjang, Apakah Daerahmu?
Permintaan akan dukungan dari UGM menurut Gubernur Isran Noor bukan tanpa alasan. “Kami ingin mendapatkan dukungan dari UGM untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini,” ungkapnya.
Gubernur Kalimantan Timur tersebut berujar bahwa sebelumnya sudah diadakan rapat bersama Kementerian PANRB dan mendapatkan tugas untuk menciptakan rumusan-rumusan di daerah.
“Mudah-mudahan Ibu Rektor (UGM) bisa membantu. Jika bisa UGM mempelopori ini, akan jadi luar biasa. Dan kami seluruh pemerintah daerah akan memberikan dukungan yang besar bagi UGM,” kata Gubernur Isran dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Antara Kaltim.
Baca Juga: Menteri PANRB Bahas Nasib Honorer, Begini Kelanjutannya Jelang Penghapusan, Ada Kabar Baik!
Menurutnya, permasalahan tenaga honorer mesti segera dicarikan solusi bersama-sama, lantaran terdapat sekitar 2,7 juta tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia.
Jika terjadi penghapusan honorer atau tenaga non ASN tersebut dirumahkan, tidak terbayang berapa jumlah pendududk Indonesia yang akan terkena dampaknya.
Hal itu diperparah dengan belum adanya fasilitas lapangan pekerjaaan baru bagi para honorer yang dirumahkan di luar dari instansi pemerintahan.
Baca Juga: Hore, Tenaga Honorer Pantas Bahagia, Kemenpan RB Temukan Alternatif Selesaikan Masalah Non ASN
Gubernur Isran Noor selaku wakil dari APPSI menyampaikan gagasannya di hadapan Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada dan jajaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Penyampaikan gagasan tersebut dilakukan pada momentum penandatanganan nota kesepahaman bersama antara UGM, APPS, dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni UGM.
Lantas, apa alasan Gubernur Isran Noor meminta dukungan dari UGM? Hal ini lantaran UGM merupakan perguruan tinggi yang berjasa besar sebagai penentu kebijakan-kebijakan di NKRI.
Salah satu kebijakan NKRI yang membawa pengaruh dari UGM adalah UU Nomor 33 Tahun 2005 yang membahas soal perimbangan antara pusat dan daerah.
Baca Juga: Penting, Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes di Kemdikbud Ternyata Keliru. Ini yang Benar...
“Saya berharap saat ini UGM juga mengubah atau merevisi UU tersebut sesuai dengan kondisi saat ini. Perubahan itu perlu kita pertimbangkan karena elama ini dana APBN kita yang di drop ke daerah hanya lebih kurang 30 persen,” ujar Gubernur Isran.
“Dengan lebih kurang 85 persen kegiatan program dilaksanakan oleh daerah artinya hanya 15 persen program kegiatan yagn dikelola pusat,” sambungnya.
Gubernur Isran Noor berharap usaha yang dilakukan dapat berdampak ke daerah, sehingga daerah dapat memiliki kapasitas keuangan yang memadai.
Baca Juga: Guru Non Sertifikasi Catat, Begini Tahapan Seleksi PPG Dalam Jabatan 2023 Menurut Aturan Berlaku
Selama ini, menurut Gubernur Isran, daerah direpotkan dengan slot anggaran yang tidak memiliki kemampuan kapasitas, utamanya dalam hal untuk memfasilitasi tenaga honorer atau tenaga tambahan.***