BERITASOLORAYA.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sangat resah dengan keputusan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer tahun ini.
Pasalnya, Ganjar sendiri mengaku masih kekurangan tenaga honorer di daerah yang dia pimpin, Provinsi Jawa tengah.
Kalau tenaga honorer dihapus oleh pemerintah maka Jawa Tengah dan daerah lain akan mengalami kesulitan berupa kekurangan pegawai pemerintah.
Baca Juga: Hore, MenpanRB Pastikan Rekrutmen CASN 2023 Dibuka Untuk Umum, Honorer Segera Bersiap...
Ganjar Pranowo sendiri sangat serius terhadap kebijakan dari pemerintah tersebut yang akan menghapus tenaga honorer.
Bidang pendidikan disebut Ganjar akan sangat terdampak sekali kalau tenaga honorer benar-benar dihapus.
Bahkan di Jawa Tengah, Ganjar menyebut masih kekurangan guru ASN untuk mengajar sehingga menggunakan jasa pendidik non ASN.
Baca Juga: Tidak Ingin Tenaga Honorer Dihapus Pemerintah Pusat, Ganjar: Daerah Harus Biayai Sendiri...
Dikutip oleh BERITASOLORAYA.com dari situs resmi jatengprov.go.id, berikut pernyataan resmi Ganjar Pranowo.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar menanggapi penghapusan tenaga honorer.
Ganjar sendiri menyebut kalau negara belum bisa memenuhi jumlah pegawai di setiap daerah sesuai dengan kebutuhannya.
Baca Juga: Resah dengan Penghapusan Tenaga Honorer, Ganjar Pranowo: Review Dulu...
Maka dari itu tenaga honorer merupakan solusi bagi pemerintah daerah yang kekurangan pegawai untuk mengisi instansi yang dibutuhkan.
Ganjar sendiri mengusulkan kalau pemerintah daerah yang membiayai tenaga honorer sehingga tidak akan membebani pusat.
Menurut Ganjar solusi tersebut merupakan solusi yang sangat bagus sekali.
Baca Juga: Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Ganjar Sampaikan Solusi Ini ke MenpanRB, Isinya Ternyata Begini...
Ganjar sendiri mengusulkan beberapa solusi yang bisa diterapkan pemerintah untuk mengisi kekosongan instansi karena kekurangan pegawai.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” jelas Ganjar.
Ganjar ingin tenaga honorer bisa diganti menjadi tenaga kontrak kalau memang pemerintah melarang merekrut tenaga honorer untuk pemerintah daerah.
Ini bisa menjadi solusi tepat untuk pemerintah daerah yang kekurangan pegawai tapi tidak boleh dan bisa lagi menggunakan jasa tenaga honorer.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” jelas Ganjar.
Pemerintah pusat sendiri memang sudah mengeluarkan peraturan untuk melarang merekrut tenaga honorer untuk bekerja di instansi pemerintah.
Baca Juga: Alhamdulillah, Tenaga Honorer Bisa Langsung Jadi PNS, Sudah Diatur dengan Pasal Ini...
Kini pegawai pemerintah hanya boleh PNS dan PPPK saja, sehingga tenaga honorer sudah dilarang oleh pemerintah. ***