Network
BERITASOLORAYA.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyoroti kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer tahun 2023.
Ganjar sendiri mempunyai alasan kenapa tenaga honorer sebaiknya jangan buru-buru dihapus oleh pemerintah.
Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah yang sulit sekali mendapatkan pegawai alias kekurangan sehingga menggunakan jasa tenaga honorer.
Ganjar sendiri mempunyai alasan kenapa tenaga honorer sebaiknya jangan buru-buru dihapus oleh pemerintah.
Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah yang sulit sekali mendapatkan pegawai alias kekurangan sehingga menggunakan jasa tenaga honorer.
Baca Juga: Luar Biasa, Tenaga Honorer Daerah Ini Tetap Bekerja di Tahun 2023 dan Tidak Dihapus, Bersyukur Banget
Ganjar menyebut kalau bidang pendidikan di Jawa Tengah menjadi yang paling terdampak kalau keputusan penghapusan tenaga honorer ini dilakukan oleh pemerintah.
Menurut Ganjar sendiri, banyak sekolah masih mengandalkan guru honorer atau tenaga pendidik honorer karena masih kekurangan guru untuk mengajar.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” ungkap Ganjar, dikutip BeritaSoloRaya.com melalui situs jatengprov.go.id.
Ganjar Pranowo memberi kritik kalau selama ini negara masih belum bisa menyediakan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Ganjar menyebut kalau bidang pendidikan di Jawa Tengah menjadi yang paling terdampak kalau keputusan penghapusan tenaga honorer ini dilakukan oleh pemerintah.
Menurut Ganjar sendiri, banyak sekolah masih mengandalkan guru honorer atau tenaga pendidik honorer karena masih kekurangan guru untuk mengajar.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” ungkap Ganjar, dikutip BeritaSoloRaya.com melalui situs jatengprov.go.id.
Ganjar Pranowo memberi kritik kalau selama ini negara masih belum bisa menyediakan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Baca Juga: Nasib Tenaga Honorer 2023 Semakin Jelas, MenpanRB dan Kepala Daerah Berikan Solusi Ini...
Jadinya setiap pemerintah daerah akan menggunakan tenaga honorer untuk menutupi kekurangan pegawai di setiap instansi daerah tersebut.
Ganjar sendiri punya solusi agar tenaga honorer tidak memberatkan APBN pemerintah pusat, sehingga tenaga honorer masih tetap diperlukan untuk bekerja di setiap instansi daerah.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul Ganjar Pranowo.
Ganjar sendiri mempunyai solusi lain jika memang tenaga honorer benar-benar akan dihapus oleh pemerintah nantinya.
Jadinya setiap pemerintah daerah akan menggunakan tenaga honorer untuk menutupi kekurangan pegawai di setiap instansi daerah tersebut.
Ganjar sendiri punya solusi agar tenaga honorer tidak memberatkan APBN pemerintah pusat, sehingga tenaga honorer masih tetap diperlukan untuk bekerja di setiap instansi daerah.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul Ganjar Pranowo.
Ganjar sendiri mempunyai solusi lain jika memang tenaga honorer benar-benar akan dihapus oleh pemerintah nantinya.
Baca Juga: Selamat ya, Tenaga Honorer Ini Diprioritaskan Diangkat Menjadi ASN 2023 oleh MenpanRB, Kategorinya adalah...
Solusi ini bisa menjadi inovasi mengisi kekurangan pegawai yang dihadapi oleh setiap instansi pemerintah daerah.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh,” terang Ganjar.
“Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” lanjutnya.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” lanjut Ganjar Pranowo.
Solusi ini bisa menjadi inovasi mengisi kekurangan pegawai yang dihadapi oleh setiap instansi pemerintah daerah.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh,” terang Ganjar.
“Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” lanjutnya.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” lanjut Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Kabar Gembira bagi para Guru, Sertifikasi Kini Semakin Mudah di 2023, Begini Aturannya...
Pemerintah pusat sendiri akan resmi menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 dengan alasan kemajuan teknologi dan digitalisasi.
Pemerintah juga sudah membuat keputusan kalau pegawai pemerintah hanya dua kategori saja, yaitu PNS dan juga PPPK yang disatukan menjadi aparatur sipil negara (ASN).***
Pemerintah juga sudah membuat keputusan kalau pegawai pemerintah hanya dua kategori saja, yaitu PNS dan juga PPPK yang disatukan menjadi aparatur sipil negara (ASN).***
