BERITASOLORAYA.com - Beruntung banget honorer yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah karena punya Gubernur Ganjar Pranowo.
Ganjar sendiri memang sangat peduli akan nasib honorer yang akan dihapus oleh pemerintah pusat.
Bahkan Ganjar dengan tegas menolak penghapusan honorer karena dampaknya tidak main-main bagi Pemerintah Daerah (Pemda).
Baca Juga: HORE, Gaji Pensiunan PNS Naik Sampai Rp1 Miliar, Ini Golongan yang Berhak Menerimanya....
Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan kalau fungsi honorer itu sangat penting sekali di provinsi yang ia pimpin.
Kalau dihapus, Jawa Tengah akan kekurangan tenaga SDM di instansi bahkan merambat ke daerah-daerah lain.
Di Jawa Tengah sendiri, honorer sangat berperan penting dalam bidang pendidikan karena banyak diisi oleh guru honorer.
Baca Juga: PENTING, Soal TPG 2023, Guru Sertifikasi Wajib Lakukan Ini Pada Akhir Februari, Biar Cepat Cair...
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” katanya.
Ganjar sendiri melihat kalau negara masih belum bisa menyediakan pegawai atau SDM yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
Tidak heran banyak Kepala Daerah merekrut tenaga honorer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Direkrutnya tenaga honorer juga bertujuan untuk menutupi kekurangan pegawai di setiap instansi pemerintah daerah.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul Ganjar.
Ganjar sendiri ingin solusi yang ditawarkan pemerintah bisa menjawab masalah kekosongan SDM di setiap instansi pemerintah daerah.
Apalagi instansi yang cukup penting, seperti pendidikan yang jumlah guru honorernya lebih banyak dari guru ASN.
Baca Juga: HORE, Tunjangan Guru Sertifikasi TPG 2023 Segera Cair, Catat Tanggal Resminya....
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terangnya.
Ganjar ingin solusi dan inovasi yang diambil tidak membuat pelayanan publik menjadi terganggu karena inovasi yang diambil.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.***