BERITASOLORAYA.com – Berbagai fasilitas di Ibu Kota Negara Negara atau IKN Nusantara mulai dari kendaraan listrik, rumah, dan mall dibebaskan dari pungutan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.
Pemerintah memutuskan untuk membebaskan pajak PPN, bagi kendaraan yang memiliki nomor polisi yang terdaftar di IKN dan juga kendaraan hasil produksi dalam negeri. Selain kendaraan listrik, pemerintah juga membebaskan PPN untuk bangunan rumah dan juga pusat perbelanjaan.
Keputusan ini resmi berdasar pada PP Nomor 12 Tahun 2023, tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN Nusantara.
Baca Juga: Skema Penyalurannya Diganti, Ketahui Kriteria Penerima PKH dan BPNT Jika Ingin Mengajukan Diri
Pasal 59 Ayat 1 peraturan tersebut mengatur kemudahan perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana dimaksud di IKN Nusantara diberikan atas:
- Penyerahan barang karena pajak atau jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis
- Impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis
Dijelaskan dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 59 Ayat 2b, barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi
- Untuk kendaraan bermotor dengan nomor polisi IKN dan menggunakan energi battery electric vehicles hasil produksi dalam negeri untuk kendaraan pribadi, dan lembaga atau kementerian.
Berikutnya, selain kendaraan listrik yang bebas dari PPN, bangunan di IKN juga tidak dipungut biaya pajak. Bangunan tersebut berupa bangunan satuan rumah susun, rumah tapak, toko pusat perbelanjaan, kantor dan gudang milik pribadi, kementerian atau lembaga, dan badan tertentu.
Pernyataan diatas mengenai barang yang tidak terkena PPN berupa bangunan, tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 59 Ayat 2a
- Bangunan baru berupa rumah tapak, rumah susun, bangunan pusat perbelanjaan, gudang milik pribadi, atau milik kementerian atau lembaga tertentu.
Baca Juga: Jelang Penghapusan, 1,8 Juta Tenaga Honorer yang Masih Bekerja, MenpanRB: Ternyata Setelah Ada...
Lalu, barang yang bebas dari PPN selanjutnya adalah barang bersifat strategis yang dibutuhkan pengembangan IKN Nusantara, persiapan, pemindahan, dan pembangunan.
Sesuai Pasal 58 Ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2023, didalamnya dijelaskan bahwa, kemudahan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah berupa pengecualian Pajak Penjualan Barang Mewah atas penyerahan barang yang terkena pajak dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.
Peraturan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2023, mengenai pemberian perizinan usaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN Nusantara telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2023.
Baca Juga: Ternyata Saham Ada Zakatnya, Ini Cara Menunaikannya Menurut MUI
Tentunya, semua fasilitas yang diberikan pemerintah bertujuan untuk membangun pertumbuhan di IKN Nusantara, menjadi super hub yang bisa mendongkrak ekonomi dengan kegiatan permodalan dari swasta baik dari luar maupun dalam negeri.***