BERITASOLORAYA.com – Persoalan mengenai tenaga honorer atau non ASN terus bergulir di lingkungan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Terdapat rencana jalan tengah jika tenaga honorer atau non ASN dihapus oleh pemerintah Indonesia.
Adanya rencana jalan tengah penghapusan tenaga honorer atau non ASN tercantum dalam surat edaran pada 2022 lalu, yang berkenaan dengan status kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah Indonesia sedang mengusahakan jalan tengah terbaik dari tenaga honorer atau non ASN yang jumlahnya masih tinggi di Indonesia agar, tidak ada penghapusan tenaga honorer atau non ASN.
Baca Juga: FIFA Lakukan Inspeksi di Enam Kota Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Stadion Manahan Siap
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengamanatkan kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah mengenai persoalan tenaga honorer atau non ASN.
Terdapat beberapa opsi jalan tengah tenaga honorer atau non ASN oleh pemerintah Indonesia dengan mengusahakan agar tidak ada penghapusan tenaga honorer atau non ASN tetapi, juga tidak menyebabkan tanggungan fiskal negara.
Terkait dengan jalan tengah tenaga honorer atau non ASN, Menpan RB juga menyebutkan bahwa tenaga honorer atau non ASN mempunyai peran terhadap pelayanan publik di Indonesia.
Menpan RB pernah mengungkapkan bahwa beberapa opsi jalan tengah berkaitan dengan persoalan tenaga honorer atau non ASN, yaitu melakukan pengangkatan berdasarkan skala prioritas.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 2023 DKI Jakarta Hari ini, 24 Maret hingga Seterusnya
Dikutip BeritaSoloRaya.com bahwa, Menpan RB pada 22 Maret 2023 mengunggah sebuah video ke akun Instagramnya @azwaranas.a3 berkaitan dengan jalan tengah persoalan tenaga honorer atau non ASN.
Dalam video unggahan tersebut Menpan RB sedang melaksanakan diskusi terkait jalan tengah persoalan tenaga honorer atau non ASN bersama dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan tenaga honorer atau non ASN.
Beberapa pihak yang melaksanakan diskusi untuk menentukan jalan tengah tenaga honorer atau non ASN dengan Menpan RB antara lain DPR RI, Apkasi, Apeksi, APPSI serta perwakilan tenaga honorer atau non ASN.
Video unggahan Menpan RB tersebut memperlihatkan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan keterangannya setelah diskusi mengenai jalan tengah persoalan tenaga honorer atau non ASN.
Baca Juga: Ada Kenaikan Gaji ASN Sebanyak 5 Persen di Masa Jokowi, Cek Infonya
Dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR RI jika pimpinan Komisi II DPR RI dengan Menpan RB sudah beberapa kali melakukan diskusi secara intensif melalui terkait jalan tengah persoalan tenaga honorer atau non ASN.
Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mempunyai beberapa jalan tengah untuk persoalan tenaga honorer atau non ASN.
Disebutkan oleh Komisi II DPR RI bahwa beberapa jalan tengah untuk persoalan tenaga honorer atau non ASN ini diharapkan menjadi win-win solution untuk seluruh pihak.
Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPR RI mengatakan jika jalan tengah persoalan tenaga honorer atau non ASN yang disebutkan sebelumnya akan diperdalam sekaligus dikaji oleh pemerintah Indonesia.
Baca Juga: AWAS! ASN PNS Jangan Lakukan Ini Saat Ramadhan 1444 H, Arahan Langsung dari Presiden Jokowi
Menpan RB menuliskan keterangannya dalam unggahan video tersebut jika jalan tengah persoalan tenaga honorer atau non ASN tidak menganggu jalannya pelayanan publik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.
Kemudian, Menpan RB juga menyebut bahwa jalan tengah persoalan tenaga honorer atau non ASN sesuai dengan cita-cita menciptakan birokrasi lincah sekaligus mempunyai daya saing secara global.***