BERITASOLORAYA.com - Pegawai honorer di berbagai sektor seringkali memiliki kesejahteraan yang kurang memadai, berbeda dengan ASN yang memiliki gaji dan tunjangan yang menarik.
Namun, pemerintah sedang berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer. Meskipun ada rencana untuk menghapus pegawai honorer, pemerintah berusaha untuk mempertahankan mereka.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa seleksi ASN 2023 akan dibuka untuk masyarakat umum dan pegawai honorer. Dengan menjadi ASN PNS atau PPPK, pegawai honorer dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Menteri PANRB kini tengah meminta instansi pusat dan daerah untuk mengajukan kebutuhan ASN di daerah mereka masing-masing. Surat edaran Nomor: B/521/M.SM.01.00/2023 tentang pengadaan ASN 2023 memungkinkan instansi pusat untuk mengajukan kebutuhan CPNS dan PPPK.
Baca Juga: Hasil Liga 1: PSIS 1-2 Persebaya. Bajul Ijo Digdaya di Kandang Mahesa Jenar
Di sisi lain, bagi instansi daerah hanya kebutuhan PPPK yang dapat diajukan dengan kategori tertentu yang menjadi fokus pemerintah.
Hal ini berdasarkan arah kebijakan pengadaan ASN 2023 yang mengatur seleksi CPNS dilakukan dengan selektif dan menetapkan beberapa bidang prioritas dalam seleksi PPPK.
Untuk instansi pusat, kebutuhan CPNS 2023 hanya terkait dengan tiga bidang dan satu profesi lainnya. Tiga bidang itu adalah bidang intelijen, bidang kejaksaan, dan bidang kehakiman.
Baca Juga: Pemerintah Berlakukan Cuti Bersama Lebih Awal 2 Hari, Ini alasannya
Satu profesi lainnya yang dapat menjadi ASN CPNS 2023 adalah tenaga pengajar universitas atau dosen.
Kemudian untuk pengadaan PPPK 2023 di instansi daerah, prioritas akan diberikan pada bidang kesehatan dan pendidikan dengan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
Dalam hal pengadaan ASN tahun 2023, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa tidak akan ada seleksi ASN di sana. Kabar ini tentunya mengecewakan bagi pegawai honorer yang telah setia mengabdi di daerah tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Berlakukan Cuti Bersama Lebih Awal 2 Hari, Ini alasannya
Namun, keputusan untuk tidak mengadakan seleksi ASN pada tahun 2023 di Pemprov Bengkulu memiliki alasan yang jelas. Menurut Hamka, APBD tahun 2023 untuk belanja pegawai di Pemprov Bengkulu telah mencapai 40 persen.
Sementara idealnya penggunaan APBD untuk belanja pegawai sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri seharusnya hanya 30 persen.
Karena alasan tersebut, Pemprov Bengkulu memutuskan untuk tidak membuka seleksi ASN pada tahun 2023.
Baca Juga: SELAMAT, Guru Sertifikasi Segera Cek Info GTK Bagian Ini, Ada Kabar Baik Soal Tunjangan
Meski begitu, Hamka menegaskan bahwa masih ada kemungkinan formasi ASN akan dibuka jika pemerintah pusat memberikan anggaran belanja pegawai tambahan.
Dengan demikian, APBD 2023 Pemprov Bengkulu tidak melebihi batas anggaran yang telah ditentukan. Setidaknya, pegawai honorer di Pemprov Bengkulu masih memiliki harapan.***