BERITASOLORAYA.com - Mahfud MD, dalam unggahan akun Instagram @mohmahfudmd tampak sedang mengisi ceramah di depan jamaah. Dalam penjelasannya, Mahfud MD menjelaskan bahwa foto itu berlokasi di Masjid Universitas Gadjah Mada atau UGM saat dirinya diminta mengisi ceramah salat tarawih oleh takmir yang bertugas.
Mahfud MD mengungkapkan, takmir Masjid UGM memintanya untuk menyampaikan tema “Pemugaran Partai Politik sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan” dalam ceramah salat tarawih pada Minggu, 2 April 2023.
“Tadi malam, Takmir Masjid Kampus UGM meminta saya ceramah taraweh dengan tema Pemugaran Partai Politik sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan," kata Mahfud MD dilansir BeritaSoloRaya.com dari akun Instragram @mohmahfudmd.
Ia menceritakan kejadian unik saat dirinya naik di podium dan menyampaikan ceramah. Jamaah salat tarawih yang sebagian terdiri dari dosen dan mahasiswa itu, ada yang berteriak bubarkan partai politik (parpol) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam itu tidak heran karena memang media sosial tengah ramai membicarakan parpol dan DPR.
“Saat ini memang media sosial sedang ramai menyoroti partai politik dan DPR,” ujarnya dalam unggahan Instagram.
Unggahan Mahfud MD melalui akun Instagram itu segera trending. Ada lebih dari 450 komentar dan hampir 17 ribu akun memberikan likes pada unggahan Mahfud MD mengenai kejadian unik saat ia ceramah di Masjid UGM.
Dalam unggahan Instagram @mohmahfudmd, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa mustahil jika Indonesia harus menghapus parpol dan DPR.
Ia beranggapan bahwa Indonesia justru wajib memiliki dua elemen itu. Parpol dan DPR, menurutnya adalah instrumen wajib dalam demokrasi.
“Kepada jamaah yang sebagian besar adalah mahasiswa dan dosen, sy sampaikan bhw kita wajib punya DPR dan wajib punya Parpol karena keduanya adalah instrumen demokrasi,” ujar Mahfud MD dalam unggahannya.
Mahfud MD menguatkan pendapatnya, baginya sebuah negara dengan parpol dan DPR berkualitas jelek masih lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali.
Baca Juga: Mahfud MD Ceramah Tarawih di UGM, Jamaah Teriaki ‘Bubarkan DPR dan Partai Politik’
Negara tanpa parpol dan DPR, Mahfud MD menggolongkannya sudah termasuk dalam negara otoriter atau negara monarki.
Justru ketiadaan parpol dan DPR ini akan memunculkan potensi penyelewengan yang lebih besar. Ia mengingatkan, hal tersebut perlu dihindari karena Indonesia pada dasarnya adalah negara demokrasi.
“Di dalam negara monarki itu, potensi kesewenang-wenangan lebih mungkin terjadi. Ini yang harus dihindari. Itu sebabnya, harus ada pemugaran Parpol, juga karena sekaligus sebagai instrumen kaderisasi kepemimpinan,” ujar Mahfud MD, pria yang juga pernah menempuh pendidikan di UGM.***