BERITASOLORAYA.com - Honorer bersiap-siap untuk mendapatkan kebijakan baru setelah Presiden Jokowi turun tangan langsung meminta penyelesaian kepada Menteri PANRB, Azwar Anas.
Jokowi dengan serius meminta kepada Anas untuk segera mencarikan jalan tengah terkait masalah honorer yang masih belum mencapai kesepakatan akhir ini.
Jokowi sebisa mungkin meminta kepada MenpanRB agar jangan sampai ada penghapusan kepada honorer dan juga jangan sampai pelayanan publik menjadi terganggu.
Baca Juga: PNS Cek Rekening Segera, THR 2023 Dicairkan Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Mulai 4 April, Alhamdulillah..
Anas sendiri mengakui kalau peran dan jasa tenaga honorer memang sangat penting dan berguna sekali bagi setiap instansi pemerintah.
Tentu dengan komentar dari Presiden dan Menteri langsung membuat lega tenaga honorer yang menunggu kepastian nasib dan status mereka.
Terutama buat honorer yang sudah bekerja dan mengabdi selama hampir puluhan tahun.
Baca Juga: Pantas Disebut Istri Sultan, Ini 7 Bisnis Nagita Slavina yang Buat Dirinya Tajir Melintir...
Pemerintah sendiri memang sedang berlomba dengan waktu karena penghapusan honorer akan dilakukan pada tanggal 28 November 2023.
Sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan ke publik solusi apa yang akan diambil bagi nasib jutaan honorer yang ada di seluruh Indonesia.
Walaupun begitu, sudah ada tiga opsi yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan, opsi tersebut adalah:
Baca Juga: Skema Fully Funded Untungkan PNS Pusat Sampai Daerah, Saat Pensiun Bisa Dapatkan Rp1 Miliar, Mantap...
1. Mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN
2. Menghapus seluruh honorer
3. Mengangkat honorer sesuai dengan skala prioritas dan keperluan instansi saja
Baca Juga: Solusi Honorer Sudah Mencapai Tahapan Akhir, MenpanRB: Presiden Minta Jangan Sampai Ada...
Anas sendiri menjelaskan kalau ketiga opsi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan masih menjadi pertimbangan dan dirapatkan dengan pakar dan para ahli.
MenpanRB sendiri memang aktif sekali melakukan rapat dengan berbagai lembaga, mulai dari DPR, DPD, BKN, kepala daerah sampai forum non ASN untuk mencarikan solusi yang tepat bagi masalah tenaga honorer.
Baca Juga: Sudah SAH ! Sri Mulyani Tetapkan Pencairan THR 2023 Bagi PNS dan PPPK di Tanggal Berikut Ini, Catat Segera...
Selain masalah penataan honorer, pemerintah juga masih harus menghadapi masalah kurangnya distribusi ASN yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Tidak dipungkiri, selama ini ASN banyak tersebar di pulau Jawa atau kota-kota besar saja dan masih belum merata ke daerah terpencil atau kota-kota kecil di seluruh Indonesia.
Hal inilah yang menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah penataan dan juga distribusi dalam waktu dekat. ***