BERITASOLORAYA.com – Kabar terkait tenaga honorer akan dihapus pada akhir 2023 masih membuat banyak orang khawatir pasalnya banyak sekali orang yang tergantung dengan pekerjaan ini.
Masih banyaknya simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN atau tenaga honorer yakni terkait adanya penghapusan pad akhir 2023 atau tepatnya 28 November ini mendorong Yanuar Prihatin selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pandangannya.
Seperti yang dilansir BeritaSoloRaya.com dari Instagram @dpr_ri, Yanuar Prihatin menjelaskan bahwa tenaga honorer sudah sejak lama resah dan gelisah terkait dengan nasib pengabdian kepada lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia.
Penyebabnya adalah adanya ancaman terhadap kedudukan mereka akibat peraturan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan diperkuat oleh Pasal 99 PP Nomor 48 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa pegawai non ASN atau non PPPK hanya dapat bekerja sampai tanggal 28 November 2023.
Diketahui dengan adanya peraturan tersebut memang membuat tenaga honorer menjadi risau dan gelisah terkait dengan nasib mereka yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.
Yanuar Prihatin yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyebutkan bahwa adanya ketentuan ini yang membuat tenaga honorer menjadi resah dan gelisah selama ini.
Selain itu, ia menambahkan bahwa hal tersebut juga menjadi penyebab munculnya aksi dan protes yang dilakukan oleh pegawai non ASN. Terlebih lagi, penerimaan pegawai PPPK juga memiliki pembatasan pada formasi yang tersedia.
Yanuar mengungkapkan bahwa tenaga honorer atau non ASN sudah sejak lama membantu pemerintah dimulai dari dalam pelayanan publik, adminsitrasi, dan urusan-urusan teknis lainnya sehingga nasib dari mereka harus memiliki kejelasan.
Ia lanjut menjelaskan bahwa Menpan RB Azwar Anas menyanggupi penyelesai tenaga honorer tidak akan merugikan siapapun atas desakan dari Komisi II DPR RI.
Selanjutnya ia menerangkan juga bahwa ada banyak hal penting yang harus dipertimbangkan secara serius, di antaranya adalah tidak akan terjadi PHK massal pada tenaga non ASN.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa pada akhir tahun 2023, tenaga honorer tidak akan mengalami penghapusan maupun PHK massal, dan akan tetap bekerja di instansi pemerintah.
Demikian informasi mengenai penjelasan DPR RI terkait nasib tenaga honorer yang akan dihapus akhir 2023. Semoga bermanfaat.***