BERITASOLORAYA.com – Transformasi digital telah menjadi landasan utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat ini, transformasi digital dalam layanan ASN menjadi sebuah langkah yang sangat strategis untuk melakukan modernisasi tata kelola birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memastikan bahwa ASN dapat mengakses layanan secara lebih cepat, efisien, dan terpadu melalui penerapan transformasi teknologi digital.
Baca Juga: PKH 2024 Tahap I Cair Kapan? Ini Cara Cek Penerima Bantuan Rp3 Juta Pakai HP
Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam rangka pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Informasi ini diperoleh dari salah satu unggahan website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada tanggal 30 Januari 2024.
Ditulis BeritaSoloRaya.com melalui website KemenPAN RB pada tanggal 2 Februari 2024 dituliskan bahwa “Hari ini kami membahas progres penyempurnaan layanan aparatur negara serta untuk mengambil langkah percepatan serta solusi dalam penyelesaian transformasi digital pada bidang ini,” ujar Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
Transformasi dalam hal ini, bukan hanya sekedar penggunaan teknologi bagi ASN untuk melakukan pelayanan publik. Namun, hal ini juga merangkul perubahan budaya kerja dan proses operasional dalam lingkungan birokrasi.
Baca Juga: 10 Tempat Wisata di Magelang Jawa Tengah Indonesia
Sebagai bagian dari transformasi digital, pemerintah fokus pada pengembangan portal layanan yang terintegrasi.
Portal ini diibaratkan sebagai pintu gerbang utama bagi ASN untuk memperoleh akses berbagai layanan dasar, seperti kepegawaian, pelatihan, maupun keperluan administrasi lainnya.
Dengan demikian, proses administratif bagi ASN dapat dilakukan lebih mudah, efisien, dan transparan.
Baca Juga: BERSIAP! Kemenag Buka Seleksi Tenaga Pendukung Petugas Haji PPIH 2024, Catat Jadwal Pelaksanaannya
Selain itu, adopsi teknologi dalam transformasi digital bagi ASN juga membawa perubahan dalam cara pengelolaan data dan informasi.
Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data ASN dengan lebih aman dan efektif.
Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang senantiasa memberikan kepastian terhadap keamanan data pribadi maupun identitas pribadi digital berbasis data kependudukan dalam proses administrasi ASN.
Langkah-langkah akselerasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka transformasi digital layanan ASN, salah satunya mencakup peluncuran Government Technology (GovTech).
“GovTech yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini akan memperlihatkan kepada masyarakat serta ASN sebagai penerima layanan bahwa ini adalah transformasi digital yang saling terintegrasi, bukan hanya sekedar peluncuran saja maupun aplikasi baru,” tutur Pandu Kartika Putra selaku Manajer Tony Blair Institute.
Government Technology (GovTech) merupakan inovasi yang diusung oleh pemerintah Indonesia yang menyoroti pentingnya keterpaduan dan integrasi dalam proses layanan publik di instansi pemerintahan.
Baca Juga: Yuk, Intip Harga Bahan Pokok Nasional! 5 Komoditas Ini Turun per 2 Februari 2024 di Tingkat Eceran
GovTech diharapkan dapat memberikan ASN pengalaman layanan yang lebih terhubung serta kedepannya mampu untuk meningkatkan kinerja birokrasi melalui teknologi modern.
Inisiatif transformasi digital yang diusung oleh pemerintah terdiri dari sembilan layanan prioritas. Pertama, layanan kesehatan. Kedua, layanan pendidikan. Ketiga, bantuan sosial. Keempat, identitas digital berbasis data kependudukan.
Kelima, layanan Satu Data Indonesia. Keenam, transaksi keuangan. Ketujuh, integrasi portal service. Kedelapan, layanan aparatur negara. Kesembilan, SIM online.
Rencananya setelah launching, Perum Peruri menjadi pihak yang akan mengoperasionalkan GovTech. Adapun untuk proses tata kelola layanan secara lebih lanjut tetap akan dikontrol oleh masing-masing instansi pemilik layanan yang berkaitan.
Selain pihak KemenPAN RB, diskusi mengenai transformasi digital dalam layanan aparatur negara juga melibatkan banyak pihak. Diantaranya BKN, Perum Peruri, Tim Tony Blair Institute, Telkom Indonesia, dan Kementerian Kesehatan.***