Network
PR SOLORAYA - Abhan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengimbau kepada seluruh jajaran Bawaslu RI tingkat daerah untuk menghadapi kompleksitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pada pemilu sebelumnya, seluruh rakyat Indonesia telah mengalami pemilu serentak mulai dari pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD, hingga pemilihan presiden (Pilpres) untuk periode 2019-2024.
“Segera mempersiapkan diri menghadapi tantangan Pemilu 2024 lebih kompleks dibanding sebelumnya. Kita pernah alami pemilu serentak Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan DPD. Pada 2024 semua ditambah Pilkada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur,” ujar Abhan.
Baca Juga: CPNS 2021 Segera Dibuka, Berikut Tata Tertib Pelaksanaan SKD yang Wajib Anda Ketahui
Dikutip PikiranRakyat-SoloRaya.com melalui ANTARA News pada 2 Juni 2021, persiapan untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 dilakukan melalui peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu.
Selain itu, peran dari masyarakat juga terus dilakukan agar mereka semakin aktif dalam berpartisipasi terhadap pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024.
Melalui partisipasi dari masyarakat, diharapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi semakin jujur, adil, aman, dan berkualitas.
Baca Juga: Berkaca dari Ramadhan 2021, Ini Tren Belanja Daring yang Selalu Jadi Incaran
“Maka kegiatan ini bentuk dorongan untuk masyarakat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan. Selain itu kami juga mendirikan sekolah kader pengawasan partisipatif,” jelas Abhan.
Terkait keterbatasan yang dimiliki oleh Bawaslu, sangat diperlukan peran dari masyarakat dalam pengawasan partisipatif untuk setiap tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
Namun, berdasarkan dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi dari masyarakat justru rendah.
Baca Juga: Suporter Skotlandia Diminta Tak ke London untuk Tonton Euro 2020, Berikut Alasannya
Hal itu disebabkan oleh tingkat pengawasan terhadap Pemilu dan Pilkada yang masih kurang sehingga harus terus dipacu untuk ke depannya.
Berbagai pelanggaran di setiap tahapan Pemilu dan Pilkada dari pihak Bawaslu RI menjadi salah indikator dari rendahnya masyarakat terhadap pelaksanaan tersebut.
“Salah satu indikatornya dalam tahapan pemilu dan pilkada lebih banyak temuan Bawaslu langsung dari laporan masyarakat terkait pelanggaran di setiap tahapannya,” ujar Abhan.***
