Network
PR SOLO RAYA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, membantah terkait dugaan adanya upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsan (TWK).
Ketua KPK Firli Bahuri merasa heran adanya narasi bahwa TWK dijadikan alat untuk mendepak pegawai KPK.
Firli Bahuri mengutarakan bahwa TWK merupakan salah satu syarat sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: LIDA 2021: Sulis Dililit Plastik dan Ada Lelaki ‘Ditusuk’ di Dalam Kotak oleh Rizuki
Proses seleksi pegawai KPK dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang sama, tidak ada perlakuan khusus.
“Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama,” kata Firli Bahuri dalam video yang diunggah @indonesiabaik.id.
Pada proses akhir seleksi, Firli Bahuri mengutarakan bahwa hasilnya ialah menetapkan dua keputusan.
Baca Juga: Jerinx Bebas dari Penjara, Sang Istri Nora: Terima Kasih Sudah Kembali
Pertama menetapkan 1274 pegawai KPK dinyatakan lolos dan sudah memenuhi syarat untuk beralih status menjadi ASN.
Dikutip PikiranRakyat-SoloRaya.com dari akun Instagram @indonesiabaik.id, keputusan kedua adalah 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN.
“Hasilnya yang memenuhi syarat 1274, yang tidak memenuhi syarat 75 pegawai KPK, itu keputusannya,” ucap Firli Bahuri.
Baca Juga: Jokowi Disebut Minta Sekolah Masuk 2 Hari Sepekan, dr Tirta: Saya Termasuk yang Mendukung
Firli Bahuri menegaskan bahwa itu merupakan hasil dari pegawai KPK tersebut. Tidak ada upaya menyingkirkan pihak manapun dalam proses seleksi pegawai KPK.
“Saya katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun,” tutur Firli Bahuri.
Unggahan video berdurasi satu menit 54 detik dari akun Instagram @indonesiabaik.id itu telah ditonton lebih dari 5000 kali.
Baca Juga: Inggris Harus Mainkan Rashford, Foden, dan Mount Jika Ingin Sukses di Euro 2020, Bukan Pemain Ini
Banyak warganet yang melontarkan komentar terkait pernyataan Firli Bahuri, ada pula yang mengurungkan niat karena takut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Eits, tapi alat ukur sama, tapi tujuannya yang beda," tulis @ilhamsyamtar.
"Sebenarnya mau berpendapat min, tapi takut UU ITE," tulis @rvpipink.***
