Network
PR SOLORAYA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Hidayat Nur Wahid, MA turut memberikan komentarnya mengenai wacana PPN sembako dan pendidikan.
Menurut Hidayat Nur Wahid, wacana PPN sembako dan pendidikan kuranglah tepat.
Bukan tanpa alasan, Hidayat Nur Wahid menilai jika wacana PPN sembako dan pendidikan tersebut dinilai akan memberatkan masyarakat.
"Mereka, masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak, sedangkan para orang kaya/konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0% untuk PPnBM," kata dia.
Baca Juga: Kangen Jajanan Kampus, Nagita Slavina Borong Makanan Gerobak dari Jalan-jalan Jakarta
Menurut Wakil Ketua MPR itu, pemerintah harusnya meringan rakyat, bukan malah membebani dengan aturan tersebut.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul Wakil Ketua MPR: Orang Kaya Dikasih Intensif Pajak, Masyarakat Miskin Dipajakin HNW mengatakan, pemerintah harusnya bukan hanya terpaku pada pemenuhan pajak di era pandemi.
Justru di era pandemi seperti ini, pemerintah mestinya berinovasi agar dapat melakukan kewajibannya melindungi, memakmurkan dan mencerdaskan seluruh rakyatnya.
“Karena pandemi covid-19 mengakibatkan daya beli dan daya bayar rakyat menurun drastis," kata dia.
Baca Juga: Komnas Perempuan Berang dengan Sebutan ‘Turun Mesin’ Aa Gym untuk Teh Ninih
"Mestinya pemerintah membantu Rakyat, jangan malah membebani dengan pajak-pajak yang tidak adil itu," tuturnya.
Lebih lanjut HNW juga menolak tegas apabila pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini juga menyasar kepada jasa pendidikan swasta baik formal, non formal maupun informal.
Ia menuturkan seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik individu maupun organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya.
"Mestinya diberikan insentif, bukan justru malah dibebani dengan dikenakan pajak," ujar dia.***(Aldiro Syahrian/Pikiran Rakyat)
