Network
PR SOLO RAYA - Warga Twitter dihebohkan dengan adanya kabar pernyataan dari Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari yang akan mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi presiden tiga periode.
Gagasan Qodari tersebut sontak mengundang banyak opini di masyarakat termasuk pengguan Twitter.
Pasalnya gagasan itu dipandang telah bertentangan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan perjuangan reformasi 1998.
Baca Juga: Ini Kronologi Atta Halilintar Ditagih Utang Rp400 Juta, Savas: Gua di Sini Mediator Yah
Sampai-sampai warganet ramai-ramai menyuarakan agar pemerintah segera menangkap Qodari melalui trending #tangkapqodari di Twitter.
Bukan tanpa alasan, sebagian warganet menilai Qodari sudah bertindaklah inkonstitusional dan melanggar pasal 7 UUD 1945.
Di dalam pasal 7 UUD 1945 secara lugas berbunyi bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".
Baca Juga: Kabar Transfer Jadon Sancho ke MU: Borussia Dortmund Tanggapi Tawaran Baru
Di antara poin inkonstitusional yang diduga dilakukan Qodari adalah dianggap membuat gaduh, persepsi dan pengkhianatan terhadap amanah reformasi, serta dianggap makar terhadap UUD 1945 pasal 7.
Bahkan ada di antara warganet yang menggaungkan agar Qodari ditangkap lalu dipenjarakan.
M Qodari mengaku telah menggagas Komunitas Jokowi-Prabowo 20204 yang selanjutnya disebutkan Jokpro dikutip PikiranRakyat-SoloRaya.com dari kanal YouTube Najwa Shihab.
Baca Juga: Sarapan Sehat ala Suga BTS, Yuk Intip Resep Uniknya
Gagasan tersebut dikabarkan mendapatkan dukungan dari kalangan aktivis muda alumnus Universitas Atmajaya Yogyakarta Timothy Ivan dan mantan simpatisan Jokowi Baron Danadono.
Bahkan, Qodari telah melangsungkan syukuran atas diresmikannya Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024 pada Sabtu 19 Juni 2021.
Kegaduhan terkait wacana presiden tiga periode sebenarnya sudah mendapat respons dari Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Hasil Euro 2020 Hungaria vs Prancis: Griezmann Selamatkan Muka Juara Dunia 2018
Presiden Jokowi secara tegas menolak amandemen UUD 1945 yang telah menjadikan bola liar. hingga menyerempet penambahan masa jabatan presiden.
Respons tegas Presiden Jokowi untuk tetap tegak lurus terhadap Konstitusi itu diingatkan kembali oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Dr. M. Fadjroel Rachman yang mengeluarkan rilis media pada 19 Juni 2021.***
