Network
BERITASOLORAYA.com-Seluruh warga negara Indonesia, kini tengah berbangga atas cabang olahraga Bulutangkis yang telah memenangkan kejuaraan Piala Thomas di Denmark. Namun, dibalik momen mengharukan tersebut, ada kekecewaan yang menyelimuti dikarenakan ketika berkumandangnya lagu Indonesia Raya pada di Denmark, tidak diiringi dengan berkibarnya Sang Bendera Merah Putih.
Bendera Merah Putih merupakan suatu identitas negara. Momentum ini seharusnya menjadi bukti keberhasilan dari negara Indonesia. Lantas, kekecewaan tersebut membuat sebagian netizen geram dan merespons hal negatif atas kejadian tersebut.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) menyampaikan permintaan maaf karena Merah Putih tidak bisa berkibar ketika Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020, pada MInggu 17 Oktober 2021.
Penyebab tidak diizinkan Bendera Merah Putih berkibar disebabkan oleh hukuman yang dijatuhkan Badan Anti-Doping Dunia (WADA).
Akibat dari tidak patuh atas aturan uji doping, Indonesia dikenakan sanksi tidak dapat mengibarkan bendera Merah Putih di atas podium Piala Thomas.
"Saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat kita semua tidak enak, tidak nyaman. Seharusnya kita bisa menikmati kegembiraan dengan Piala Thomas yang kembali ke pangkuan kita setelah dua dekade, tapi itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan merah putih dikibarkan," kata Menpora Zainudin Amali.
Zainudin Amali menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk meminimalisir agar kejadian ini tidak terjadi lagi, dengan menegaskan bahwa pihaknya akan serius menangani masalah tersebut.
Baca Juga: 70 Tahun Menanti, Jabar Juara Kembali Raih Ratusan Medali di PON XX Papua
Permintaan maaf turut disampaikan oleh LADI (Lembaga Anti-Doping Indonesia) yang dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas hukuman yang diterima oleh Indonesia.
"Kami dari pengurus dewan harian LADI memohon maaf, khususnya kepada Presiden, seluruh rakyat Indonesia, dan stakeholder atas kejadian yang menimpa LADI dan kita saat ini," kata Sekretaris LADI Dessy mewakili Ketua Umum LADI.
Menurut pernyataan sekretaris LADI Dessy mewakili Ketua Umum LADI, bahwa kejadian ini disebabkan oleh adanya tugas yang belum terselesaikan oleh kepengurusan sebelumnya, termasuk masalah pemenuhan ambang batas minimal sampel pengujian (TDP).
Permintaan maaf turut disampaikan oleh LADI (Lembaga Anti-Doping Indonesia) yang dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas hukuman yang diterima oleh Indonesia.
"Kami dari pengurus dewan harian LADI memohon maaf, khususnya kepada Presiden, seluruh rakyat Indonesia, dan stakeholder atas kejadian yang menimpa LADI dan kita saat ini," kata Sekretaris LADI Dessy mewakili Ketua Umum LADI.
Menurut pernyataan sekretaris LADI Dessy mewakili Ketua Umum LADI, bahwa kejadian ini disebabkan oleh adanya tugas yang belum terselesaikan oleh kepengurusan sebelumnya, termasuk masalah pemenuhan ambang batas minimal sampel pengujian (TDP).
Baca Juga: Subway Amerika Hadir di Cilandak Townsquare, Jakarta Selatan: Ini Faktanya!
"Kami akan berusaha mempelajari hal-hal yang menjadi pending matters dari pengurus yang lama. Jadi sekarang lebih banyak hal-hal yang harus kami lakukan dari beberapa waktu lalu. Tapi intinya yang paling utama adalah TDP," katanya.
Dilansir dari Antara, Senin, 18 Oktober 2021, Menpora telah membentuk tim untuk mempercepat pencabutan sanksi WADA terhadap LADI.
Komposisi Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA berisikan tujuh orang yang terdiri atas Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari; Sekjen KOI Ferry J Kono; dua perwakilan LADI; dua perwakilan induk federasi olahraga; dan satu perwakilan pemerintah.***
"Kami akan berusaha mempelajari hal-hal yang menjadi pending matters dari pengurus yang lama. Jadi sekarang lebih banyak hal-hal yang harus kami lakukan dari beberapa waktu lalu. Tapi intinya yang paling utama adalah TDP," katanya.
Dilansir dari Antara, Senin, 18 Oktober 2021, Menpora telah membentuk tim untuk mempercepat pencabutan sanksi WADA terhadap LADI.
Komposisi Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA berisikan tujuh orang yang terdiri atas Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari; Sekjen KOI Ferry J Kono; dua perwakilan LADI; dua perwakilan induk federasi olahraga; dan satu perwakilan pemerintah.***
