Network
BERITASOLORAYA.com – Menteri PANRB akhirnya secara resmi merilis Surat Edaran (SE) tentang Tindak Lanjut Pendataan Tenaga non ASN atau honorer di Lingkungan Instansi Pemerintah.
SE Menteri PANRB tersebut pertama diterbitkan pada 30 September 2022 dengan nomor : B/1917/M.SM.01.00/2022. Dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal penting terkait tindak lanjut pendataan tenaga non ASN atau honorer.
Setidaknya terdapat tujuh poin penting yang disampaikan Menteri PANRB dalam surat tersebut. Adapun tujuh poin penting yang perlu diketahui oleh tenaga honorer atau non ASN adalah sebagai berikut:
- Ucapan terima kasih Menteri PANRB sekaligus penghargaan yang ditujukkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian atau Lembaga serta Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pendataan tenaga non ASN atau honorer di lingkungan instansi masing-masing.
- Pendataan non ASN yang telah dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non ASN atau honorer menjadi ASN.
Akan tetapi bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah honorer atau tenaga non ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.
Baca Juga: CATAT! Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, Resmi dari SKB 3 Menteri
- Data non ASN atau honorer sementara yang diperoleh oleh Kementerian PANRB dalam aplikasi BKN hingga tanggal 30 September 2022 pukul 07.10 WIB berjumlah 2.113.158 honorer, yang terdiri atas 66 instansi pusat serta 522 instansi daerah.
Pada pendataan tersebut, berdasarkan telaah yang dilakukan oleh BKN, telah ditemukan data tenaga non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.
- Kemudian tenaga non ASN perlu memerhatikan, dalam rangka menjaga validitas data serta akuntabilitas pendataan tenaga non ASN, PPK pun dihimbau untuk melakukan hal berikut ini:
- Bagi instansi yang telah melakukan input data tenaga non ASN wajib melakukan verifikasi serta validasi kembali.
Baca Juga: Lirik Lagu Medina oleh Maher Zain, Lengkap
Hal tersebut guna memastikan bahwa data tersebut telah sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, pada tanggal 22 Juli 2022.
- Adapun bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non ASN, maka perlu melakukan verifikasi dan validasi data sebelum diinput dalam sistem aplikasi pendataan BKN.
Hal tersebut guna memastikan bahwa data telah sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, pada tanggal 22 Juli 2022.
Baca Juga: Program Baru Kemdikbud, 6 Poin Ini Wajib Diketahui Guru hingga Kepsek Sebelum 22 Oktober 2022
- Hasil verifikasi dan validasi oleh PPK wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender. Atau paling lambat hari Sabtu, 8 Oktober 2022.
Hal tersebut untuk memperoleh umpan balik dan memastikan terwujudnya transparansi dan menjamin akuntabilitas data yang disampaikan.
- Perbaikan data terhadap hasil umpan balik tersebut wajib dilaksanakan PPK, dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat hari Sabtu, 22 Oktober 2022 tepatnya pukul 17.00 WIB melalui laman pendataan-nonasn.bkn.go.id/
- Data final hasil verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud harus disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh PPK.
Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non ASN atau honorer.
- PPK membutuhkan SPTJM dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal pada lingkungan instansi masing masing.
- Apabila di masa mendatang terdapat data tenaga non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi Pimpinan Unit Kerja maupun PPK.
Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat.***
