Network
Komitmen ini berupa pengisian formasi pengadaan ASN yang sesuai dengan kebutuhan.
"Dan pastikan cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi," lanjut Anas.
Melalui rapat koordinasi ini, Budi selaku Menteri Kesehatan juga mengakui bahwa banyak Pemda yang enggan mengajukan formasi Tenaga Kesehatan.
Baca Juga: Kabar Baik bagi Guru Honorer, Kemdikbud Ristek Sampaikan 3 Kebijakan Baru untuk PPPK Guru 2023
Hal ini dikarenakan anggaran gaji PPPK yang sesuai dengan peraturan pemerintah yakni diajukan melalui anggaran daerah atau APBD.
"Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan," pungkas Budi.
Seperti yang diketahui, PPPK yang merupakan bagian ASN saat ini tengah melakukan rekrutmen.
Terlebih pada PPPK Guru yang lebih dulu melakukan seleksi dan ternyata pemenuhan kebutuhan guru belum mencapai 100%.
Baca Juga: Kemdikbud Bocorkan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Pada ASN PPPK 2023, Honorer Harap Bersiap!
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Dikbudristek, Nadiem Makarim, yang mengatakan bahwa terdapat 3 paket kebijakan pemenuhan guru di PPPK.
