Network
BERITASOLORAYA.com – Salah satu momen historis bagi bangsa Indonesia dalam hal penyelenggaraan hukum pidana terjadi pada Selasa, 6 Desember 2022.
Kenapa? Karena Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini di Senayan, Jakarta.
Dengan demikian, Indonesia telah memiliki KUHP yang dibuat oleh negara sendiri sehingga tidak lagi menggunakan produk Belanda yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.
Baca Juga: Menu Hemat Segalanya, 10 Menit Langsung Jadi, Resep Sambal Terong Ini Dijamin Bikin Ketagihan
“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” ucap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam pengesahannya.
Lalu, apa saja yang diatur di dalamnya?
Dijelaskan pula oleh Menkumham bahwa RUU KUHP yang telah disahkan menjadi UU tersebut mengatur tiga bentuk pidana, yaitu pidana pokok, tambahan, dan khusus.
Pada pidana pokok ada hal yang ditambahkan, yaitu pidana penutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Menjadikan cakupan lebih luas dari KUHP sebelumnya yang hanya mengatur pidana penjara dan denda saja.
