Network
BERITASOLORAYA.com – Terkait penyelesaian tenaga non ASN atau honorer di tanah air hingga kini masih dipikirkan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menpan RB, Abdullah Azwar Anas pada sambutannya pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 pada 6 Desember 2022.
Menpan RB menyebut bahwa tiga skenario yang masih dikaji pemerintah saat ini mungkin akan diambil sebagaimana dikutip BeritaSoloRaya.com melalui kanal Youtube Kementerian PANRB.
Baca Juga: Nadiem Ungkap 600 Guru Honorer telah Diangkat Jadi ASN PPPK dan Soal Penempatan
Jumlahnya tenaga non ASN yang saat ini masih dalam kajian sebagaimana data BKN sejumlah 2,2 juta.
“ Jadi jumlahnya sekarang yang terdata di BKN ada 2,2 juta sekian,” Ungkap Anas.
Kemudian pada kesempatan tersebut Menpan RB menyatakan skenario atau opsi pertama, dalam penuntasan tenaga non ASN.
“Opsi nomor satu diangkat seluruhnya (non ASN), tentu opsi ini akan mengakibatkan beberapa hal dampak, termasuk anggaran dan seterusnya dan seterusnya” Ungkap Anas.
Baca Juga: Menteri PANRB Dilema Sebab Masih Ada Praktek KKN Dalam Rekrutmen Tenaga Honorer, Simak Infonya
Anas juga menyebutkan opsi kedua, yakni tenaga non ASN diberhentikan seluruhnya.
Bila mana opsi kedua ini diambil, maka tentu akan berdampak pada pelayanan publik.
Lebih lanjut, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan opsi ketiga, yakni tenaga non ASN diangkat sesuai prioritas.
“Atau yang ketiga, diangkat sesuai dengan prioritas”. Papar Menpan RB, Abdullah Azwar Anas.
Anas juga menyebut, bahwa pihaknya memahami kendala baru bagi pemerintah daerah.
Pasalnya begitu PPPK diputuskan untuk digaji sesuai dengan ASN, ada banyak daerah yang anggarannya tidak cukup.
Anas berharap bahwa pihaknya dapat segera menemukan solusi terkait tiga opsi tersebut guna menuntaskan permasalahan tenaga non ASN di tanah air.
Ia juga menyebut, bahwa pihaknya telah bertemu dengan berbagai pihak guna membahas perihal ini.
Baca Juga: Kabar Buruk Tenaga Honorer Jika Solusi Ini Dijalankan Pemerintah, Menteri PANRB Punya Skema Lain
Lebih lanjut, Menpan RB juga turut menuturkan perihal jabatan fungsional yang masih menjadi PR.
Ia menuturkan harapannya terkait masalah jabatan fungsional yang mudah-mudahan minggu depan pihaknya dapat menyelesaikan peraturan menteri terkait dengan jabatan fungsional.
Anas menambahkan, kedepan jabatan fungsional tidak sibuk mengurus angka kredit dan mengurus dupa.
Baca Juga: Sebut Masih Ada KKN Dalam Rekrutmen Tenaga Honorer Atau Non ASN, Menteri APNRB Dilema
Sehingga jabatan fungsional kedepan dapat fokus pada pekerjaan.
Hal tersebut dikarenakan, targetan ke depan, jabatan fungsional tidak lagi yang eselon 34 dan terjebak di kotak-kotak.
Dalam penutupan sambutannya, Menpan RB, Abdulah Azwar Anas memohon masukan dan saran kepada para hadirin terkait dengan penyelesaian banyak hal.
Semoga informasi yang disampaikan ini bermanfaat.***
