Bisa Jadi Solusi Penghapusan Tenaga Honorer di Tahun 2023, DPR RI Upayakan Non ASN Diangkat PNS Jika...

- 20 Desember 2022, 06:00 WIB
Info pengangkatan tenaga honorer atau non ASN menjadi PNS hingga kini masih menjadi pembahasan pemerintah sebelum penghapusan di tahun 2023
Info pengangkatan tenaga honorer atau non ASN menjadi PNS hingga kini masih menjadi pembahasan pemerintah sebelum penghapusan di tahun 2023 /

"Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90," tulis Pasal 131A ayat (1).

Baca Juga: Daftar Nama 23 Pemain yang Diboyong Shin Tae-yong untuk Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022

Pada Revisi UU ASN juga telah dijelaskan bahwa ada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data pada surat keputusan pengangkatan bagi tenaga honorer atau non ASN yang akan diangkat langsung menjadi PNS.

Pada Revisi UU ASN juga dijelaskan bahwa masa kerja tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak juga menjadi bahan pertimbangan untuk pengangkatan menjadi PNS.

"Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya," tulis Pasal 131A ayat (4).

Baca Juga: RILIS, Daftar Jabatan Yang Dapat Diisi Tenaga Honorer Untuk Jadi ASN PPPK, Simak Data Selengkapnya

Akan tetapi, tenaga honorer atau non ASN tidak serta merta diangkat jadi PNS begitu Revisi UU ASN diterbitkan.

"Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1) dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan," tulis Pasal 135A ayat (1).***

Halaman:

Editor: Kamaludin

Sumber: DPR RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah