Network
“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” ucap Menpan RB.
Adapun tiga solusi tenaga honorer atau non ASN yang ditawarkan oleh Menpan RB adalah sebagai berikut:
Baca Juga: 56 Link Twibbon Tahun Baru 2023, Design Unik dan Menarik, Mudah Didownload dan Dibagikan di Medsos
- Semua tenaga honorer diangkat ASN
- Semua tenaga honorer diberhentikan
- Diangkat ASN secara prioritas
Menurut Menpan RB, ketika mengambil salah satu dari tiga solusi tenaga honorer tersebut sudah dipastikan terdapat kelebihan dan kekurangannya.
Maka dari itu pemerintah akan terus mengkaji secara mendalam serta menautkannya dengan kualitas birokrasi, kekuatan fiskal, serta keberlangsungan pelayanan publik.
Baca Juga: Acara Tahun Baru di Semarang ke 7 Tempat Wisata Terbaru Paling Hits, Harus Kesini!
Menpan RB dan Komisi II DPR RI telah berupaya agar dapat menemukan opsi terbaik dari tiga solusi yang ditawarkan tersebut guna nasib tenaga honorer atau non ASN kedepannya.
Sebelumnya, Menpan RB juga telah menerima aspirasi dan alternatif solusi bersama asosiasi pemerintah daerah yang terdiri atas APPSI, APKASI, dan APEKSI terkait penanganan tenaga honorer atau non ASN.
Salah satu alternatif solusi untuk penanganan tenaga honorer tersebut adalah adanya kebijakan salary range untuk PPPK sesuai dengan kemampuan tiap daerah.
Baca Juga: POPULER, Intip 7 Tempat Wisata Hits di Purwakarta, Cocok Buat Healing dan Nyimpen Kenangan Deh!
