Network
BERITASOLORAYA.com - Di tengah isu panas penghapusan tenaga honorer, pemerintah sudah menyiapkan opsi untuk menyelamatkan jutaan tenaga honorer.
Hal ini langsung diungkapkan oleh Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) tentang solusi penghapusan tenaga honorer.
Anas sendiri mengatakan pemerintah masih melakukan rapat dan diskusi dengan para ahli agar penghapusan tenaga honorer yang terjadi di Bulan November bisa berjalan lancar.
Hal ini langsung diungkapkan oleh Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) tentang solusi penghapusan tenaga honorer.
Anas sendiri mengatakan pemerintah masih melakukan rapat dan diskusi dengan para ahli agar penghapusan tenaga honorer yang terjadi di Bulan November bisa berjalan lancar.
Baca Juga: Beasiswa Prestasi Program S2 Internasional dan S1 dari PT Pertamina untuk 12 Orang, Siapa yang Mau?
Para tenaga honorer yang berhenti bekerja bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan lain, baik di pusat maupun juga di daerah.
Dikutip BeritaSoloRaya.com melalui situs gorontaloprov.go.id, MenpanRB sendiri sudah menyiapkan tiga opsi yang akan dipikirkan pemerintah untuk mengatasi kebijakan penghapusan tenaga honorer.
“Soal tenaga honorer ini masih kita kaji secara mendalam. Tetapi kemarin kita akan ada skala prioritas terutama untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Yang lain nanti bertahap akan kita kaji, kita masih dialog terus dengan DPR. Saya juga sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan karena 2022 prioritas masih pendidikan dan kesehatan,” ucap Azwar Anas.
Baca Juga: Tidak Muluk-Muluk, Ini Syarat Tenaga Honorer Diangkat Menjadi PNS Tanpa Tes Menurut Pendapat Anggota DPR
Opsi pertama, pemerintah akan mengangkat semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang tentunya akan berdampak pada anggaran pemerintah pusat dan daerah.
APBN dan APBD akan menjadi bengkak dan akan menjadi beban negara dan pemerintah di kemudian hari.
Opsi kedua adalah tenaga honorer akan diberhentikan atau dihapus semuanya, sehingga ini menjadi mimpi buruk bagi jutaan tenaga honorer.
Sedangkan opsi ketiga, tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN berdasarkan prioritas dan seleksi dari pemerintah pusat dan juga daerah.
Opsi pertama, pemerintah akan mengangkat semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang tentunya akan berdampak pada anggaran pemerintah pusat dan daerah.
APBN dan APBD akan menjadi bengkak dan akan menjadi beban negara dan pemerintah di kemudian hari.
Opsi kedua adalah tenaga honorer akan diberhentikan atau dihapus semuanya, sehingga ini menjadi mimpi buruk bagi jutaan tenaga honorer.
Sedangkan opsi ketiga, tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN berdasarkan prioritas dan seleksi dari pemerintah pusat dan juga daerah.
Baca Juga: Masih Dibuka Rekrutmen Petugas Kloter dan PPIH, Daftar melalui Pusaka Super Apps sebelum 13 Januari 2023
“Terkait skenario kedua kalau diberhentikan semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan di berbagai daerah. Terkait yang diprioritaskan bukan berarti yang lain tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap. Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan karena banyak sekolah – sekolah di desa – desa terpencil utamanya di luar Jawa belum memiliki ASN guru, demikian dengan puskesmas puskesmas di pedesaan,” ujar Anas.
Selain itu menurut Azwar Anas, pemerintah juga masih mempunyai tugas berat soal data tenaga honorer yang tidak sesuai dengan data sebelumnya.
Misalnya saja, di tahun 2005 ada 800 ribu tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN tanpa tes dan sisanya 60 ribu orang. Tapi kenyataanya setelah didata kembali oleh pemerintah, datanya malah naik menjadi 11 kali lipat.
“Terkait skenario kedua kalau diberhentikan semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan di berbagai daerah. Terkait yang diprioritaskan bukan berarti yang lain tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap. Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan karena banyak sekolah – sekolah di desa – desa terpencil utamanya di luar Jawa belum memiliki ASN guru, demikian dengan puskesmas puskesmas di pedesaan,” ujar Anas.
Selain itu menurut Azwar Anas, pemerintah juga masih mempunyai tugas berat soal data tenaga honorer yang tidak sesuai dengan data sebelumnya.
Misalnya saja, di tahun 2005 ada 800 ribu tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN tanpa tes dan sisanya 60 ribu orang. Tapi kenyataanya setelah didata kembali oleh pemerintah, datanya malah naik menjadi 11 kali lipat.
Baca Juga: Pembuatan Akun SNPMB bagi Sekolah dan Siswa Sudah Dimulai, Lakukan Ini Jika Menemui Kendala
Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan seluruh non ASN yang ada di seluruh Indonesia lewat Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, telah melakukan data kepada seluruh non ASN di seluruh Indonesia.
“Oleh karena itu, saya kirim surat ulang untuk pemda dalam hal ini gubernur dan bupati wali kota, melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, yang bertanggung jawab mutlak atas data yang masuk,” kata Anas.***
Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan seluruh non ASN yang ada di seluruh Indonesia lewat Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, telah melakukan data kepada seluruh non ASN di seluruh Indonesia.
“Oleh karena itu, saya kirim surat ulang untuk pemda dalam hal ini gubernur dan bupati wali kota, melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, yang bertanggung jawab mutlak atas data yang masuk,” kata Anas.***
