Network
BERITASOLORAYA.com - Menjelang penghapusan tenaga honorer instansi pemerintah daerah, banyak yang berbenah sumber daya kepegawaiannya.
Ada beberapa daerah yang menolak penghapusan tenaga honorer karena dinilai masih membutuhkan tenaga honorer.
Tenaga honorer sendiri memang masih gelisah dan harap-harap cemas sampai sekarang ini karena isu penghapusan tersebut.
Para tenaga honorer berharap pemerintah bisa memikirkan ulang penghapusan tenaga honorer yang dinilai terlalu merugikan tenaga honorer.
Baca Juga: Minta Tenaga Honorer Jangan Dulu Dihapus, Ganjar: Pak Menteri Tolonglah...
Isu penghapusan tenaga honorer ini juga sampai kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar berharap pemerintah bisa melakukan kajian ulang kepada kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun 2023 nanti.
Bahkan, Ganjar langsung melakukan komunikasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas.
Ganjar langsung mengkontak Azwar Anas dan ingin membahasa isu penting yaitu penghapusan tenaga honorer.
“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” ucap Ganjar.
Ganjar berharap agar MenpanRB bisa mengubah metode seleksi PPPK dengan tidak lagi menjadikan tes potensi akademik tapi lebih ke lebih skill honorer yang sesuai dengan formasi.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” jelas Ganjar.
Baca Juga: Benarkah 2 Bulan Lagi Tunjangan Sertifikasi Guru Cair? Cek Dulu Agar Tidak Salah Informasi
Menurut Ganjar, permasalahan tenaga honorer harus didiskusikan dengan duduk bareng dan menetapkan pilihan yang tepat dan cocok sesuai dengan kebutuhan honorer.
“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi. Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” tegas Ganjar Pranowo.
Di Jawa Tengah sendiri, jumlah ASN per September 2022 adalah sebanyak 46.885 orang. Rinciannya adalah sebagai berikut: PNS sebanyak 36.381, CPNS 360 orang dan ada PPPK Guru 9.284 orang, PPPK Kesehatan ada 357 orang dan PPPK Penyuluhan Pertanian 53 orang.
Baca Juga: Akhirnya Disepakati Tenaga Honorer Tidak Diberhentikan Dulu, Tapi Hal Ini Perlu Diwaspadai Non ASN
Menurut Ganjar, tiga sektor tersebut sangatlah penting sekali untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah langsung.
“ini tiga (sektor non-ASN) yang hari ini menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian,” katanya.
Ganjar ingin kebijakan penghapusan tenaga honorer jangan harus tergesa-gesa karena fakta di lapangan masih belum siap.
Dalam pegawai tingkat daerah, instansi masih kekurangan pekerja sehingga tenaga kontrak atau tenaga honorer sangat sekali dibutuhkan sekali.
Baca Juga: Penghasilan Tenaga Honorer Ini Dinilai Tidak Manusiawi, Anggota DPR : Mereka adalah Wakil Tuhan...
“Maka saran saya di-review dulu,” ujar Ganjar.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” lanjut Ganjar.***
