Network
Ganjar ingin masalah honorer ini bisa membuat pemerintah pusat dan daerah duduk bareng, rapat dan diskusi untuk menentukan apa solusi yang tepat terhadap tenaga honorer ini.
“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi. Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” tegasnya.
Ganjar sendiri berpendapat kalau penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah terlalu cepat dan terkesan tergesa-gesa.
Pemerintah dinilai Ganjar belum melihat fakta tenaga honorer yang ada di lapangan, khususnya setiap instansi pemerintah daerah.
Maka dari itu saran dari Ganjar adalah jangan tergesa-gesa dan harus melakukan rapat serta diskusi dulu.
“Maka saran saya di-review dulu,” ujar Ganjar.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” lanjut Ganjar.
Baca Juga: Nasib Tenaga Honorer Semakin Jelas dengan Opsi Ini, MenpanRB Usulkan Hal Berikut
Selain memberikan masukan tentang penghapusan tenaga honorer, Ganjar juga memberikan usulan kepada MenpanRB agar seleksi PPPK diubah metode ujiannya.
