Network
BERITASOLORAYA.com - Tenaga honorer saat ini menunggu keputusan pemerintah tentang penghapusan honorer pada 28 November 2023.
Sampai saat ini, pemerintah dan DPR masih akan melakukan rapat bersama untuk menentukan solusi tepat bagi tenaga honorer.
Tenaga honorer sendiri berharap jasa mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah mengambil keputusan.
Baca Juga: Ganjar Usul Tes Akademik Dihilangkan dari Seleksi PPPK, Gantinya Lebih Efisien...
Selain itu, banyak juga instansi pemerintah daerah yang masih membutuhkan jasa pekerja honorer.
Hal ini sendiri disampaikan oleh Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah tentang isu penghapusan tenaga honorer tersebut.
Ganjar bahkan langsung melakukan kontak dengan Azwar Anas, Menteri PANRB yang baru setelah dilantik oleh Presiden Jokowi.
“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar.
Baca Juga: Sertifikasi Guru Mudah Sekali Didapat, Tidak Perlu Tes Sampai Praktik Lapangan, Caranya Begini...
Ganjar mengusulkan kepada MenpanRB untuk mengubah metode rekrutmen PPPK dengan tidak lagi menggunakan tes potensi akademik.
Ganjar ingin agar rekrutmen PPPK ke depan bisa memaksimalkan skill pendaftar yang tepat dan sesuai dengan formasi.
“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” jelas Ganjar.
Menurut Ganjar, masalah tenaga honorer ini sangat rumit dan pemerintah harus bisa duduk bareng mendiskusikan dengan berbagai ahli dan kalangan.
“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi. Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” jelas Ganjar.
Ganjar menilai keputusan penghapusan tenaga honorer sangat tergesa-gesa karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
Dalam tingkat pemerintah daerah, masih banyak instansi yang kekurangan sumber daya manusia ASN sehingga banyak yang membutuhkan tenaga honorer.
“Maka saran saya di-review dulu,” minta Ganjar.
Lagi, menurut Ganjar penghapusan tenaga honorer yang sesuai dengan perkembangan sumber daya manusia yang ada terlebih dahulu.
Artinya, beban kerja yang sudah ada akan memang bertambah tapi walau pemerintah akan menggunakan teknologi tidak mudah dan secepat membalikkan telapak tangan.
“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” kata Ganjar. ***
