Network
Pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu juga diketahui tidak semua tenaga honorer terdata.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyampaikan bahwa pada saat Surat Pertanggung jawaban Mutlak diminta untuk Kepala Daerah memberikan ke tenaga honorer, tetapi hanya sekitar 35 persen saja yang mengisi.
Hal tersebut tentunya berdampak pada jumlah tenaga honorer secara keseluruhan yang telah terdata di lingkungan Instansi pemerintah.
Dari persoalan tenaga honorer di lingkungan Instansi pemerintah, Komisi II DPR RI menyampaikan dua pendekatan yang menjadi gambaran umum oleh tenaga ahli maupun non ASN.
Baca Juga: Info Tenaga Honorer: Pemerintah Akan Bentuk Tim Ini Guna Penyelesaian Non ASN. Lebih Cepat Selesai?
"Pertama pendekatan sistem dan jangka panjang, sampai kita belum menemukan formula yang tepat," kata Komisi II DPR RI.
Dari hal tersebut, Komisi II DPR RI menyampaikan belum menemukan solusi yang tepat pada permasalahan tenaga honorer dan masih membahas Undang-undang tentang ASN.
Tidak selesainya pembahasan Undang-undang tentang ASN disebabkan pemerintah masih mencari bagaimana UU itu dapat menjawab permasalahan tenaga honorer.
