Network
Baca Juga: Kabar Gembira, Tenaga Honorer Akan DIangkat Menjadi PNS, MenpanRB Berikan Detailnya...
“LHKAN ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan,” tertulis dalam SE yang ditandatangani Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PANRB pada 31 Januari 2023.
Secara lebih jelas lagi bahwa yang dimaksud aparatur negara ini yaitu ASN, baik PNS maupun PPPK, kemudian TNI dan POLRI.
Perlu diketahui bahwa selama ini pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui LHKPN untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu, LHKASN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara terhadap ASN selain wajib LHKPN, dan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh setiap aparatur negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau WPOP.
Baca Juga: Masih Dibuka! Kominfo Selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Nasional Gratis, Dapat Uang Saku Juga
Sementara itu, untuk TNI dan POLRI belum diatur secara khusus.
Selain itu melalui surat edaran ini, pelaporan harta kekayaan juga dilakukan simplifikasi untuk memberi dukungan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Adapun harta kekayaan cukup dilaporkan melalui satu dokumen yakni informasi harta kekayaan yang telah termasuk dalam bagian SPT Tahunan, khususnya terhadap aparatur negara tidak wajib LHKPN.
Selanjutnya bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan bisa diakui sebagai penyampaian LHKAN untuk aparatur negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.
Baca Juga: Gagal Jadi Guru Penggerak? Tenang, Daftar Ini Saja Guru Bahasa Inggris untuk Beberapa Daerah Ini
