Dalam kesempatan yang sama, Ganjar juga meminta kepada MenpanRB untuk lebih menguji ulang kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Pasalnya, banyak sekali pemerintah daerah yang kekurangan pegawai ASN sehingga merekrut banyak sekali pekerja honorer.
Ganjar meminta agar dicarikan solusi yang terbaik dibanding menghapus honorer yang akan menambah masalah baru bagi kekurangan pegawai di instansi pemerintah.
Ganjar mengusulkan kalau memang tenaga honorer sudah tidak boleh lagi dipekerjakan, maka pemerintah daerah bisa menggunakan jasa tenaga kontrak.***