Network
BERITASOLORAYA.com – Penyelesaian masalah honorer atau non ASN oleh pemerintah sudah sampai di tahap mana? Simak pernyataan terbaru Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang termuat dalam artikel ini.
Permasalahan honorer atau non ASN di tanah air bagaikan benang kusut yang sulit terurai. Berbagai permasalahan honorer seperti masalah pendataan, kesejahteraan, keuangan negara, hingga jaminan pelayanan publik masih menjadi PR besar bagi pemerintah.
Untuk itu, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Kementerian PANRB yang dipimpin Menpan RB untuk membereskan masalah honorer atau non ASN.
Baca Juga: Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Diumumkan Paling Lambat 8 Hari Lagi, Tendik Diminta Tak Usah Lakukan Hal Ini
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari portal resmi menpan.go.id, Presiden Jokowi mengarahkan agar penyelesaian masalah honorer atau non ASN harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.
“Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non ASN,” kata Menpan RB pada hari Jumat, 24 Februari 2023 lalu.
Terkait upaya yang tengah ditempuh Kementerian PANRB, Menpan RB menerangkan bahwa pihaknya sedang merumuskan opsi jalan tengah yang menguntungkan banyak pihak.
Baca Juga: Bulan Maret Guru Honorer dan ASN Beruntung, Ada 2 Kabar Gembira yang Bikin Full Senyum!
Menpan RB mengatakan bahwa opsi jalan tengah yang dimaksud adalah pelayanan publik yang tetap prima serta keuangan negara tidak terbebani.
Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” ujar Menteri Anas pada tanggal 24 Februari 2023.
Terbaru, Menpan RB kembali berkomentar tentang nasib tenaga honorer atau non ASN pada hari Kamis, 2 Maret 2023.
Anas mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mematangkan opsi-opsi penyelesaian honorer.
“Jadi sekarang sedang dimatangkan. Ada opsi-opsi. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi,” terang Anas.
Perlu diketahui bahwa opsi-opsi penyelesaian honorer telah dan sedang terus dibahas Menpan RB bersama DPR, DPD, Apkasi, Apeksi, APPSI, BKN, dan beberapa perwakilan tenaga non ASN.
Menpan RB mengatakan bahwa pekan lalu, pihaknya bertemu para gubernur yang tergabung dalam APPSI. Melalui pertemuan yang membahas nasib tenaga honorer ini, Anas berharap opsi penyelesaian honorer segera disepakati.
Baca Juga: 4 Alasan Mengapa Ibukota Dipindahkan ke IKN. Ada Hubungannya dengan Kondisi Kota Jakarta
“Seperti pekan lalu saya ketemu para gubernur dalam APPSI, kita bahas soal tenaga non-ASN. Semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi,” ujar Anas.
Perlu diketahui bahwa, Menteri Anas sempat menyampaikan bahwa opsi-opsi untuk menyelesaikan honorer antara lain mengangkat seluruhnya, memberhentikan seluruhnya, serta mengangkat sesuai prioritas.
“Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi,” terangnya.***
