Network
BERITASOLORAYA.com – Sebanyak 2 jurusan prioritas dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024, kembali disiapkan pemerintah, terkhusus oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyampaikan dalam pembukaan CPNS dan PPPK tahun 2024, akan menyiapkan 1 juta formasi, terutama untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan sebagai bidang prioritas.
Selain itu, Anas juga berharap kepada pemerintah daerah nantinya di pembukaan CPNS dan PPPK 2024, lebih memprioritaskan tenaga honorer di bidang kesehatan dan pendidikan untuk diajukan sebagai formasi PPPK.
Baca Juga: Hati-Hati! Penipuan Kelulusan PPPK di Bangka, Masyarakat Jangan sampai Kegocek
“Kami berharap dari daerah untuk segera mengusulkan PPPK, karena bidang pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan 1 juta lebih formasi untuk tahun 2024,” ucap Menpan RB, Abdullah Azwar Anas di Jakarta.
Dalam kebijakan sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 700 ribu formasi untuk tenaga honorer dibidang kesehatan dan pendidikan, tetapi jumlah yang diusulkan pemerintah hanya 400 ribu formasi saja.
Dengan adanya pembukaan 1 juta formasi di CPNS 2024 menurut Menpan RB Anas, program ini untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN dan PPPK.
Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi 2 jurusan prioritas CPNS dan PPPK tahun 2024, ditengah badai buruk isu penghapusan tenaga honorer.
Terkait isu ini, mulai 28 November 2023 pemerintah juga sedang mencari jalan tengah terkait penghapusan tenaga honorer baik di lembaga pemerintahan atau kementerian.
Dalam Rapat Kabinet, Menpan RB Anas bersama asosiasi pemerintah daerah, dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sedang mengkaji agar tenaga honorer tidak dihapus, tapi juga tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Baca Juga: Selain Bulan Ramadhan, 5 Alasan Ini Menjadikan Nifsu Syaban Begitu Istimewa Kata Buya Arrazy Hasyim
Diskusi ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Presiden akhirnya memberikan mandat untuk mencari jalan tengah bagi para tenaga honorer yang belum menjadi ASN.
Menteri Anas juga menekankan jika Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal dilakukan, akan berdampak pada keseimbangan pelayanan publik, karena bagaimanapun keringat tenaga honorer tetap membantu pemerintah.
“Ada banyak menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non ASN yang nyatanya membantu dengan hasil kerja yang luar biasa,” imbuh Menpan RB Anas.
Seperti yang kita pahami, jika rencana penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Menpan RB yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2023.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK di Kementerian atau Lembaga pusat maupun daerah.***
